JAKARTA, (PR).- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI tidak lagi memberikan kisi-kisi pertanyaan kepada kedua kandidat pasangan capres-cawapres pada pelaksanaan debat pilpres kedua yang diselenggarakan pada 17 Februari mendatang.
Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan mengatakan kebijakan tersebut diambil sebagai bentuk evaluasi KPU terhadap pelaksanaan debat perdana pada Kamis, 17 Januari 2019 lalu, yang dinilai tidak memuaskan harapan publik.
"Salah satu yang dievaluasi adalah terkait isu pemberitahuan abstraksi kisi-kisi soal kepada kandidat. KPU RI berupaya mengartikulasikan harapan publik, sehingga untuk debat berikutnya abstraksi soal yang dibuat panelis tidak diberitahukan kepada kandidat," kata Wahyu, Sabtu, 19 Januari 2019.
Wahyu menjelaskan, dengan ditiadakannya pemberian bocoran kisi-kisi pertanyaan tersebut, diharapkan pelaksanaan debat pilpres dapat berjalan lebih baik dari debat perdana.
"Debat capres-cawapres pertama, dengan tema Hukum, HAM, Korupsi dan Terorisme, tampaknya belum sepenuhnya memenuhi harapan publik. Sebagai pelayan publik dalam bidang kepemiluan, KPU terbuka terhadap kritik dan saran dari masyarakat," kata Wahyu.
Kebijakan KPU yang sebelumnya memberikan bocoran kisi-kisi pertanyaan debat kepada tim sukses kandidat mendapat penolakan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan sejumlah kelompok masyarakat.
Jusuf Kalla mengatakan, pemberian kisi-kisi pertanyaan tidak layaknya seperti debat capres-cawapres, melainkan lebih menyerupai bimbingan belajar bagi pelajar yang akan mengikuti ujian.
Wapres JK menyarankan KPU untuk tidak memberikan bocoran soal kepada tim sukses masing-masing pasangan capres-cawapres, di sisa pelaksanaan empat debat ke depan.
"Jangan terlalu banyak bocoran soal. Bolehlah arahnya apa, tapi jangan terlalu (banyak bocoran) supaya lebih memberikan 'impact leadership'," kata Wapres JK usai menyaksikan nonton bareng debat capres di kediaman dinasnya di kawasan Menteng, Jakarta, Kamis, 17 Januari 2019 malam.