PIKIRAN RAKYAT - Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, merespons pernyataan sesama rekannya di kursi DPR yakni Arteria Dahlan yang menyebut bahwa polisi, hakim, hingga jaksa tak layak dijerat operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sementara politisi Fraksi PDI Perjuangan itu mengatakan bahwa polisi, hakim, dan tak layak dijerat OTT dalam kasus dugaan maling uang rakyat (Korupsi) karena para penegak hukum ini merupakan simbol negara.
Namun, Ahmad Sahroni menilai tidak boleh ada perlakuan khusus bagi penegak hukum yang melakukan maling uang rakyat karena semua pihak sama di depan hukum.
Selain itu, menurut Sahroni, justru ironis apabila ada aparat hukum yang dapat keistimewaan tidak bisa ditangkap tangan kalau melakukan maling uang rakyat.
Baca Juga: Dengan Mata Sembab, Teuku Ryan Saksikan Ria Ricis Lepas Cincin Kawin, Ada Apa?
Tak hanya itu, dia menilai hukuman bagi penegak hukum yang maling uang rakyat harus lebih berat, karena mereka seharusnya jadi penegak hukum terdepan dan sudah memiliki amanat dari negara untuk menegakan keadilan.
“Jangankan penegak hukum, petinggi negara saja tidak ada yang kebal hukum. Karena itu saya tidak setuju dengan pernyataan itu, siapapun itu kalau korupsi ya ditangkap, bagaimanapun metodenya termasuk OTT,” kata Sahroni, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, 19 November 2021.
Lebih lanjut, Sahroni menilai tidak perlu ada perlakuan khusus bagi aparat penegak hukum yang maling uang rakyat karena justru publik harus diperlihatkan bahwa aparat atau pejabat sama posisinya di mata hukum dan tidak ada keistimewaan.
Selain itu menurut dia, sebagai aparat penegak hukum, justru harusnya mendapat hukuman lebih berat apabila terjerat kasus karena oknum tersebut berarti telah menyalahi amanah, sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat.com dari laman Antara.