JAKARTA, (PR).- Di era keterbukaan informasi ini kekuatan idealisme media massa dalam menjalankan fungsi kontrol sosial harus tetap dijalankan secara konsisten. Namun, dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers harus menghormati hak asasi setiap orang. Karena itu, dituntut pers yang profesional dan terbuka, dikontrol oleh masyarakat.
"Kontrol masyarakat dimaksud antara lain oleh setiap orang dengan dijaminnya Hak Jawab dan Hak Koreksi, oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti pemantau media (media watch) dan oleh Dewan Pers dengan berbagai bentuk dan cara," kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Ketenagakerjaan Soes Hindarno dalam sambutan penutupan Musyawarah Forum Wartawan Ketenagakerjaan (Forwaker) di Wisma Karya Jasa, Ciloto, Cianjur, Sabtu, 16 Maret 2019. Musyawarah itu berhasil memilih St. Friendly T. Sianipar (Reaksi Nasional) sebagai Ketua Umum Forwaker masa bakti 2019-2021.
Dikatakan, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi serta menjamurnya media massa konvensional (media cetak, elektronik, dan online) dan juga media sosial merupakan tantangan yang berat. Kecepatan informasi menjadi tantangan untuk menguasai setiap masalah di lapangan. Bila kesimpangsiuran informasi dibiarkan, maka dampaknya akan luar biasa.
"Oleh karena itu, komunikasi aktif dengan melibatkan media massa merupakan komunikasi yang paling ideal dalam menginformasikan berbagai kebijakan pemerintah," katanya.
Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi, maka media massa maupun media sosial mempunyai peranan penting untuk menyampaikan pesan dan berinteraksi dengan masyarakat luas, termasuk dengan menjalan fungsinya sebagai "kekuatan keempat" (The Fourth Estate) setelah lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.***