kievskiy.org

Pemilihan Unsur Pimpinan Golkar Harus Melalui Mekanime yang Berlaku

ILUSTRASI.*/ DOK. PIKIRAN RAKYAT
ILUSTRASI.*/ DOK. PIKIRAN RAKYAT

JAKARTA, (PR).- Tanggapan atas proses pergantian kepemimpinan di Partai Golkar mulai mencuat seiring akan berakhirnya masa jabatan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto pada Desember 2019. Sayap pemuda Partai Golkar, yakni Angkatan Muda Partai Golkar, mengingatkan supaya proses pemilihan unsur pimpinan di Golkar ditempuh melalui mekanisme yang berlaku.

Wakil Ketua Umum AMPG Abdul Aziz mengatakan, isu yang berkembang di Partai Golkar saat ini adalah bahwa Airlangga Hartarto berniat untuk melanjutkan kembali kepemimpinan di partai berlambang pohon beringin tersebut. Menurutnya, keinginan Airlangga untuk kembali menjadi ketum sah-sah saja. Namun, tata cara pemilihan ketum yang berlaku tetap harus ditempuh.

Aziz mengatakan hal tersebut karena  khawatir adanya indikasi segelintir elit partai mempertahankan keinginan Airlangga tanpa melalui mekanisme yang ada, yakni melalui munas. "Ini menjadi kekhawatiran pengurus-pengurus Golkar di daerah, bahwa seperti ada indikasi segelintir elit di DPP untuk mempertahankan kepemimpinan dan keinginan Airlangga tanpa melewati mekanisme yang seharusnya, yaitu munas itu sendiri," kata dia dalam siaran persnya, Sabtu 15 Juni 2019.

Ia mengatakan, kekhawatiran sebagian pengurus di daerah itu cukup beralasan karena pada awal terpilihnya Airlangga sebagai Ketum Golkar tahun 2017 lalu sempat menuai perdebatan karena hanya diputuskan lewat rapat pleno. "Kemudian dikemas lewat rapimnas dan munaslub," tuturnya.

Menurutnya, apabila indikasi mempertahankan kekuasaan dengan cara-cara yang tidak sesuai mekanisme tersebut benar adanya, akan sangat memalukan untuk partai sekaliber Partai Golkar. Terlebih bila mengingat Partai Golkar yang acapkali diklaim sebagai salah satu laboraturium dan garda demokrasi di Indonesia.

Ia kemudian meminta agar tahapan kewajiban partai harus segera dilakukan untuk mendorong konsolidasi partai. “Sebaiknya DPP segera menyelenggarakan rapat Pleno dan Rapimnas agar Partai Golkar segera menggelar Munas. Hal ini supaya evaluasi dan pertanggung jawaban Ketua Umum Airlangga segera terkonsolidasi” ujarnya. ***

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat