BANDUNG,(PR).- Hubungan yang pernah retak akibat perbedaan pendapat selama pemilihan umum, perlu segera dipulihkan. Mengembalikan sebuah hubungan ke kondisi semula penting untuk membangun negeri.
"Rekonsiliasi yang ditawarkan ini, agar seluruh elemen bangsa mengagendakan kembali berbagai masalah bangsa yang kian bervariasi dan penuh dengan tantangan. Karena persatuan adalah kunci bagi berdaulatnya sebuah negara, perpecahan yang terjadi tentu hanya akan menambah daftar permasalahan sebuah negara," kata Koordinator Task Force Jawa Barat, Ni Loh Gusti Madewanti di Bale Rumawat Universitas Padjadjaran Jalan Dipati Ukur, Senin, 1 Juli 2019.
Dengan rekonsiliasi, kata Madewanti, akan tercipta kehidupan politik yang damai tanpa saling menghujat. Menurut Madewanti, polarisasi politik tidak hanya terjadi di level para elite partai, akan tetapi telah masuk ke dalam lapisan masyarakat.
"Hal ini karena partai koalisi hingga masyarakat tidak ragu menggunakan kampanye negatif. Selain itu tren memainkan politik identitas juga meningkat," ujar Madewanti.
Menurut Doktor Psikologis Perdamaian Universitas Indonesia, Ichsan Malik rekonsiliasi yang seharusnya dilakukan adalah rekonsiliasi dari hati ke hati. Ichsan mengatakan mendorong rekonsiliasi bukan pada tataran politik tapi pada proses dialog dan komunikasi dari hati ke hati di akar rumput.
"Upaya pemulihan hubungan itu harus segera dilakukan," ucapnya.
Hal senada diungkapkan perwakilan TKN 01, Abdi Juhana, saat ini, masa kompetisi sudah berakhir. Ia menyebutkan untuk membangun masa depan Indonesia, diperlukan persatuan. Wakil BPN 02 Jawa Barat, Bucky Wibawa Karya, mengatakan proses sidang di MK, adalah salah satu bentuk rekonsiliasi. "Tidak perlu ada hal simbolis karena akan memunculkan interpretasi lain. Yang penting, kompetisi sudah selesai," katanya.***