PIKIRAN RAKYAT- China mendesak Indonesia untuk berhenti melakukan kegiatan pengeboran minyak dalam nota diplomatik, dengan alasan pengeboran tersebut terjadi di wilayah yang diklaim Beijing sebagai bagian dari hak bersejarahnya.
Nota protes China itu dikirim beberapa bulan lalu saat kapal penelitiannya melintas di bagian Laut China Selatan, yang menurut Indonesia merupakan bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di lepas pantai Kepulauan Natuna.
Permintaan China itu sebelumnya tidak pernah terjadi terhadap Indonesia. Pasalnya, hal tersebut dapat meningkatkan ketegangan atas perebutan sumber daya alam antara kedua negara.
Indonesia tidak melihat dirinya sebagai pihak dalam sengketa Laut China Selatan, tetapi memiliki klaim hak maritim yang tumpang tindih dengan China di perairan lepas Kepulauan Natuna.
Baca Juga: Sebut Menkopolhukam Cawe-Cawe Upah Minimum 2022, Said Iqbal: Ini Teroris atau Bicara Kesejahteraan?
Terkait klaim Beijing tersebut, anggota Komisi I DPR Christina Aryani pun meminta pemerintah untuk tidak menanggapi klaim China atas Laut Natuna Utara sebagai wilayah teritorial.
Menurutnya, Indonesia harus secara konsisten mengabaikan klaim sepihak China di Natuna, termasuk saat menyikapi protes China soal pengeboran minyak di Natuna.
“Indonesia tidak pernah mengakui klaim sepihak China atas nine dash line atau sembilan garis putus-putus (pada peta) dan karenanya tidak perlu menanggapi protes-protes tanpa dasar hukum tersebut,” kata Christina.
China mengklaim bahwa perairan Natuna, Kepulauan Riau, masuk ke dalam wilayah nine dash line, yang dibuat sendiri oleh China dengan dasar historis untuk mengklaim wilayah Laut China Selatan.