JAKARTA, (PR).- Kapasitas Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta, diperkirakan akan penuh dalam tiga tahun mendatang. Pemberian gelar dan penghargaan pun diarahkan untuk lebih ketat. Di samping itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diharapkan bisa menyediakan lahan baru untuk TMP.
Wakil Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Negara (Dewan Gelar), Jimly Asshidiqie, mengatakan, hal tersebut di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu, 7 Agustus 2019. Dalam kesempatan itu, ia melaporkan kondisi TMP Kalibata, khususnya tentang kondisi makam yang hampir penuh, kepada Presiden Joko Widodo.
“Sekarang, jumlah yang sudah terisi di Kalibata adalah 10.015 makam. Daya tampung Kalibata 10.939 makam. Jadi, yang tersisa 924 makam saja,” ujarnya kepada media, seusai bertemu Jokowi.
Jimly mengatakan, setiap tahunnya, secara rata-rata ada 200 orang yang dimakamkan di TMP Kalibata. Dengan asumsi jumlah itu, diperkirakan dalam tiga tahun mendatang, TMP Kalibata akan kehabisan lahan untuk pemakaman.
Menurutnya, pemerintah perlu segera memikirkan alternatif penyediaan lahan untuk TMP di Jakarta. Berkaca kepada provinsi lain, pemerintah daerah memiliki lahan sendiri sebagai tempat TMP. Sementara, DKI Jakarta sampai sekarang tidak memilikinya. Pengelolaan TMP Kalibata saat ini berada di bawah kendali pemerintah pusat.
Jimly mengharapkan supaya Pemprov DKI Jakarta bisa membuat TMP sendiri. “Perlu dipikirkan supaya Pemda Provinsi DKI Jakarta membuat TMP sendiri seperti semua provinsi yang lain karena Kalibata kapasitasnya tinggal tiga tahun lagi,” ujarnya.
Memperketat seleski pemberian gelar
Menanggapi laporan ini, ujar Jimly, Presiden Joko Widodo meminta kepada Dewan Gelar supaya lebih selektif dalam memberikan gelar pahlawan. Termasuk, pemberian penghargaan Bintang Mahaputra.
“Presiden, dengan data ini, memberi arahan kepada Dewan Gelar untuk memperketat pemberian gelar-gelar pahlawan maupun pemberian penghargaan Bintang Mahaputra, supaya lebih selektif,” katanya.