SERANG,(PR).- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Serang, Abidin Nasyar Surya menyebut anggaran Rp 50 miliar untuk dana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tidak realistis. Namun demikian KPU optimis Pemerintah Kabupaten Serang akan memberikan anggaran sesuai kebutuhan dan tahapan.
“Kebutuhan ril kita sekitar Rp 85 miliar, kita sekitar Rp 80 miliar juga jalan. Kalau Rp 50 miliar ya belum realisatis,” ujar Ketua KPU Kabupaten Serang Abidin Nasyar Surya.
Abidin mengatakan, anggaran pilkada saat ini masih terus dilakukan pembahasan. Untuk saat ini masih dalam proses Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran (KUAPPS). “Insya allah pemerintah daerah kita sudah komunikasi, dan saya kira ibu bupati sudah bagus komunikasi dengan ktia, ketika memutuskan apapun nanti kita bareng-bareng,” katanya.
Dirinya meyakini Pemkab Serang akan memberikan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan tahapan yang ada. Disinggung soal adanya kemungkinan Pemkab hanya memberikan Rp 50 miliar, Abidin mengatakan saat ini pihaknya sudah melakukan rasionalisasi dan pembahasan bersama dengan Bapeda dan TAPD. “Tentunya karena persoalan di SSH, kita harus menggunakan SSH KPU RI karena nanti uang bentuknya dana hibah dijadikan DIPA KPU RI dan disesuaikan. Akses kita tetap mandiri dan nasional jadi harus sama dengan nasional,” ucapnya.
Ia mengatakan, setelah direalisasikan memang ada beberapa kebutuhan anggaran yang dipotong. Kegiatan tersebut dinilai tidak terlalu substansi terhadap tahapan. “Kalau untuk honor dan logistik itu tidak bisa dipangkas. Karena itu sudah sesuai aturan dan kebutuhan mereka. Kaya studi banding itu tidak terlalu subtansi. Kalau tahapan nanti dimulai September dan Oktober, nanti launcing pilkada November,” tuturnya.
Sementara, Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mengatakan, untuk anggaran KPU dan Bawaslu dirinya meminta agar duduk bersama dengan TAPD agar bisa menyinkronkan. “Karean saya sudah wanti-wanti ke tim TAPD tidak boleh pangkas anggaran tanpa sepengetahuan Bawaslu dan KPU. Khawatir pemangkasan itu salah, misalnya kegiatan itu harus ada jadi enggak ada,” ujarnya.
Oleh karena itu, jika memang akan ada efisiensi anggaran maka harus duduk bersama. Nanti disepakati mana yang harus dikurangi antara kedua belah pihak. Berdasarkan informasi yang didapatkannya dari Bapeda, saat ini penganggaran itu masih belum final. “Masih duduk bersama dan belum final,” ucapnya.
Menurut dia, mencari kesepakatan itu bukan berarti langsung ingin mengurangi, karena TAPD juga harus menyesuaikan dengan anggaran yang dimiliki Pemkab Serang. “Jadi dengan anggaran yang ada, pilkada harus berjalan dan jangan sampai ada tahapan yang dikurangi apalagi hilang. Pemaparan sudah dan tinggal sedikit lagi,” ucapnya kepada wartawan Kabar Banten, Dindin Hasanudin.***