JAKARTA, (PR).- Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika, Polri serta Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN), telah menghapus setidaknya 32 ribu konten negatif yang berujung provokatif tentang persoalan di tanah Papua. Konten-konten tersebut dimiliki oleh lebih dari 1.750 akun yang dipostingkan sepanjang 14 hingga 27 Agustus 2019.
"Dalam patroli gabungan di media sosial ditemukan konten yang mengandung provokatif, diskriminatif, hingga berita bohong (hoaks). Adapun media sosial yang paling banyak digunakan dalam menyebar konten bernada negatif adalah facebook," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Polisi Dedi Prasetyo di Jakarta, Rabu, 28 Agustus 2019.
Dedi menuturkan, ada ribuan konten yang saat ini yang diajukan untuk diblokir oleh Kominfo. Pemblokiran harus dilakukan karena isi konten yang tidak bertanggung jawab serta bisa menyulut terjadinya konflik.
Kontak senjata
Dalam kesempatan tersebut pihak Mabes Polri juga mengumumkan terjadinya kontak senjata antara aparat keamanan dengan kelompok kriminal bersenjata di wilayah Deiyai, Papua. Peristiwa tersebut telah merenggut nyawa satu orang anggota TNI akibat terkena panah. Sedangkan lima orang anggota Polri juga terluka akibat serangan anak panah.
Adapun anggota Polri yang terluka berasal dari Dalmas dan Brimob. Serangan tersebut juga mengakibatkan satu pucuk senjata milik TNI AD hilang. Aparat gabungan TNI/Polri juga telah melakukan pengejaran terhadap para pelaku penyerangan.
Dalam keterangan persnya Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menuturkan layanan internet di Papua dan Papua Barat akan sepenuhnya kembali normal, bila "tim intelejen media" bentukan Polri melaporkan bahwa penyebaran berita bohong (hoaks) dan konten-konten bernada provokatif sudah mulai berkurang. "Penilaian tersebut tentu ada pada "tim intelejen media. Bila tim itu menyampaikan penyebaran kontem negatif telah menurun, secepatnya akan dilakukan normalisasi lagi," tutur Tito.
Polri melihat layanan internet digunakan oleh kelompok tertentu untuk menyebar informasi profokatif dengan memanfaatkan peristiwa yang menimpa mahasiswa Papua di Surabaya, beberapa pekan lalu. Pemerintah, menurut dia, telah melakukan klarifikasi dan pendekatan persuasif dalam menangani persoalan tersebut.
"Hanya saja upaya klarifikasi diabaikan oleh pihak tertentu, karena memang tujuannya ingin membuat keruh suasana. Langkah yang dilakukan adalah memperlambat pengiriman gambar dan video karena gambar-gambar tersebut dibumbui oleh narasi yang tidak benar. Semisal gambar orang Papua yang meninggal, kemudian disebutkan mahasiswa Papua yang meninggal akibat kekerasan di Malang atau Surabaya, padahal itu tak benar," ujarnya.***