JAKARTA, (PR).- Kepolisian mengeluarkan pernyataan akan melarang aksi demonstrasi yang bertepatan dengan pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, 20 Oktober 2019, nanti. Akan tetapi, Jokowi menyatakan bila dirinya tidak mengeluarkan perintah melarang demonstrasi.
Jokowi mengatakan, setiap aksi demonstrasi dijamin oleh konstitusi. Adapun ketika ditanya mengenai langkah kepolisian yang tidak akan mengeluarkan izin demonstrasi yang bertepatan dengan pelantikan presiden dan wakil presiden 2019-2024, Jokowi meminta hal tersebut ditanyakan ke Kapolri Tito Karnavian.
Ia mengatakan dirinya tidak pernah mengeluarkan perintah untuk melarang demonstrasi. “Ya ditanyakan ke Kapolri,” katanya seusai menerima rombongan pimpinan MPR di Istana Merdeka, Rabu, 16 Oktober 2019.
Jokowi mengatakan, terkait dengan pelantikan presiden dan wakil presiden, ia menyampaikan kepada pimpinan MPR supaya penyelenggaraannya dilakukan secara sederhana. “Tapi juga tanpa mengurangi kekhidmatan dan keagungan acara itu,” ujarnya.
Kirimkan pesan positif
Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan, lembaganya sangat berkepentingan acara pelantikan berlangsung dengan khidmat. Ia kemudian mengimbau setiap elemen masyarakat bisa ikut menjaga khidmatnya acara pelantikan.
“Kesuksesan acara pelantikan presiden ini akan memberikan pesan positif kepada dunia internasional dan itu akan membantu perekonomian kita. Dengan ekonomi yang baik, sama dengan membantu rakyat kita semua,” ujarnya.
Menurut Bambang, dalam acara pelantikan itu, akan hadir juga tamu dari negara lain. Hampir seluruh negara ASEAN dikatakannya telah mengonfirmasi akan hadir. Pengamanan juga akan diperketat.
“Sesuai dengan protap yang dimiliki pihak keamanan Polri maupun TNI, pengamanan tamu-tamu negara kita dijamin begitu menginjakkan kaki di tanah air kita sampai kembali ke tanah air mereka dengan selamat,” tuturnya.
Dilansir dari Antara, Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi Gatot Eddy Purnama mengatakan, pihaknya akan memberikan diskresi, tidak akan mengeluarkan perizinan, terhadap setiap pemberitahuan aksi demonstrasi yang masuk pada 15-20 Oktober 2019. Hal itu dikatakannya seusai rapat koordinasi dengan pimpinan DPR, BIN dan Kodam Jayakarta di kompleks DPR/MPR, Senin, 14 Oktober 2019.
“Tujuannya agar kondisi tetap kondusif,” ujar Gatot.***