CILEGON, (PR).- PT Pelabuhan Cilegon Mandiri (PCM) dan Pemkot Cilegon sepakat membentuk tim, jelang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pengisian jabatan Direktur SDM dan Keuangan serta Komisaris Utama (Komut) PT PCM. Tim ini bertugas menyusun aturan-aturan main, untuk kepentingan pengisian dua jabatan tersebut.
Ini diketahui ketika PT PCM dan Pemkot Cilegon melakukan pertemuan di salah satu restoran di Kota Cilegon, Selasa 22 Oktober 2019. Wali Kota Cilegon Edi Ariadi mengatakan, tim ini akan mempertimbangkan sejumlah aturan terkait perekrutan pejabat di lingkungan Badan Umum Milik Daerah (BUMD).
“Kan ada sejumlah opsi yang bisa diambil, apakah menggunakan PP 54 (Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD), atau Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri No 37 tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah). Mau pakai yang mana, aturan yang lama atau yang baru,” katanya.
Menurut Edi, tim tersebut terdiri dari dirinya sebagai ketua, kemudian beranggotakan Wakil Wali Kota Cilegon Ratu Ati Marliati, Direktur Utama (Dirut) PT PCM Arief Rivai Madawi, Sekda Cilegon Sari Suryati, Staf Ahli Bidang Hukum Bambang Hariyo Bintan, serta Komisaris PT PCM Abdul Hakim Lubis. RUPS nanti untuk pengisian dua kursi tersebut. “Dua kursi ini inginnya langsung diisi,” ujarnya.
Tim sendiri, lanjut Edi, akan melakukan konsultasi ke Kemendagri. Ini untuk meminta petunjuk aturan mana yang bisa gunakan oleh PT PCM dalam hal pengisian jabatan Direktur SDM dan Keuangan, serta Komut. “Nanti kami ke Kemendagri untuk konsultasi. Kalau keinginan saya, Insya Allah RUPS-nya pekan depan,” tuturnya.
Sementara itu, Dirut PT PCM Arief Rivai Madawi mengatakan, sejumlah kriteria tentang sosok direktur dan komut pun akan dikonsultasikan ke kemendagri. “Kalau dalam aturannya sih, kriteria yang dibutuhkan seperti menguasai managerial, tidak bermasalah di perusahaan sebelumnya, gelar minimal S1, dan lain-lain. Kami tidak mengkhususkan si pelamar nanti berasal dari orang kepelabuhanan, umum saja,” ucapnya.
Berbeda dengan Edi, Arief memprediksi RUPS dilaksanakan tiga minggu ke depan. Ini melihat dari kondisi skala nasional, yakni terkait perombakan susuan menteri di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang baru. “Kami harus menunggu menteri definitif dulu. Kalau konsulatasi sekarang, takutnya tiba-tiba ada perubahan aturan,” katanya kepada wartawan Kabar Banten Sigit Angki Nugraha.***