CIBINONG, (PR).- Presiden Joko Widodo mengingatkan para penegak hukum agar segera melakukan langkah preventif ketika menemukan adanya persoalan hukum. Jangan sampai penegakkan hukum berujung kepada kriminalisasi kebijakan yang tengah berjalan.
Jokowi menyinggung tentang penegakkan hukum ketika memberikan sambutan dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah di SICC, Sentul, Rabu, 13 November 2019. Hadir sekitar 2.693 tamu undangan terdiri dari kepala daerah, DPRD, kepolisian/TNI dan kejaksaan dalam acara itu.
Jokowi saat itu mengungkapkan sering sekali mendengar adanya persoalan hukum, namun kasusnya tidak langsung diungkap oleh aparat. Malah, kasus itu baru diungkap ketika suatu kebijakan atau program yang dikeluarkan oleh pemerintah telah rampung.
“Jelas itu sudah keliru sejak awal, diingatkan dong, jangan ditunggu. Mengerti keliru, (tapi) ditunggu sampai terus dikerjakan. Setelah rampung, baru ditebas. Tidak bisa seperti ini. Harus kita akhiri yang seperti ini. Jangan sampai ini kejadian, baik itu di Kejari, Kejati, Polres, Polda,” kata Jokowi.
Ia menuturkan, aparat penegak hukum seharusnya langsung melakukan tindakan preventif dan mengingatkan yang bersalah begitu menemui persoalan hukum. Tidak mendiamkannya terlebih dahulu sampai ada suatu peristiwa.
“Kepada para penegak hukum, tugas saudara adalah menegakkan hukum, mendukung agenda strategis bangsa. Saya ingatkan juga, jangan menggigit orang yang benar. Kalau yang salah, silakan digigit. Tapi yang benar, jangan sampai digigit dan jangan pura-pura salah, gigit. Jangan pernah juga mengigit pejabat atau pelaku-pelaku bisnis yang sedang berinovasi untuk kemajuan negara ini,” ujarnya.
Jokowi menambahkan, dirinya tidak akan menoleransi aparat penegak hukum yang kerjanya hanya menakut-takuti, mengganggu inovasi dan memeras birokrat serta pejabat. Begitu juga terhadap aparat penegak hukum yang suka memeras pelaku usaha. Ia mengatakan, akan memecat aparat penegak hukum seperti itu.
“Yang kerjaannya memeras para pelaku usaha saya dengar banyak sekali. Saya inventarisasi dan saya perintahkan, entah ke Kapolri, Jaksa Agung. Saya minta tolong cek, copot, pecat. Begitu saja,” ujarnya.
Ia mengatakan, agenda besar negara saat ini adalah menciptakan lapangan kerja dengan meningkatkan ekspor dan investasi. Aparat penegak hukum dikatakannya harus mendukung agenda besar tersebut.