PIKIRAN RAKYAT - Presiden Joko Widodo mengatakan perpindahan ibu kota negara sekaligus akan memperbaiki lahan-lahan yang rusak karena aktivitas pertambangan. Menurutnya pemerintah juga ke depannya akan menghapus tambang yang tidak berizin.
“Ya jadi perpindahan ibukota nanti sekaligus akan memperbaiki, merehabilitasi hutan-hutan yang rusak. Kemudian memproteksi hutan-hutan konservasi, hutan-hutan lindung yang ada. Ketiga, juga menghilangkan tambang-tambang tanpa izin, merehabilitasi, mereklamasi tambang-tambang. Kewajiban kita memang kesana,” katanya, Jumat 17 Januari 2020.
Ia menambahkan, di ibu kota negara baru nantinya akan dibentuk Badan Otorita Ibukota. Adapun mengenai pemerintahan kemungkinan masih di bawah Provinsi Kalimantan Timur. “Tapi nanti kan ini akan dibaca di Dewan. Yang paling penting, saya kemarin titip Bappenas, lembaga yang menyiapkan ini, ada fleksibilitas organisasi. Jadi ada kecepatan di situ,” kata dia.
Baca Juga: Beri Empat Arahan Soal Piala Dunia 2021, Presiden Jokowi: Jangan Sampai Pertandingan Terlambat
Ia menambahkan, draf UU Ibu Kota sudah rampung. “Minggu depan saya harapkan insya Allah kita sampaikan kepada DPR,” katanya.
Pada kesempatan itu juga Jokowi menjelaskan pilihannya mengundang tiga tokoh asing untuk menjadi Dewan Pengarah proyek Ibu Kota Negara yang baru. Ia menampik bila pilihan itu berarti mencoba menarik pinjaman dari ketiga tokoh itu untuk modal pembangunan ibu kota.
“Yang kami tawarkan, satu, tidak ada pinjaman uang. Kedua, tidak ada government guarantee. Jadi, semuanya kerja sama,” kata dia.
Baca Juga: Hamil Tua dan Butuh Biaya Persalinan, TN Buka Usaha Sampingan Jual Sabu-sabu
Sebelumnya, Pembangunan ibu kota negara baru akan melibatkan tiga figur dari luar negeri yang akan berlaku sebagai dewan pengarah. Ketiga figur itu adalah Putra Mahkota Uni Emirat Arab Syekh Mohammed Bin Zayeb, pendiri Softbank Masayoshi Son, dan Perdana Menteri Inggris periode 1997-2007 Tony Blair.