PIKIRAN RAKYAT - Presiden Joko Widodo mengatakan belanja pertahanan harus diubah menjadi investasi pertahanan.
Menghidupkan industri strategis Indonesia merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh.
Jokowi mengatakan hal itu saat memberikan arahan dalam Rapat Pimpinan Kementerian Pertahanan, TNI, dan Polri Tahun 2020. Acara tersebut dihelat di Lapangan Bhinneka Tunggal Ika, Kementerian Pertahanan, Jakarta, Kamis, 23 Januari 2020.
Baca Juga: Hati-hati dengan Softgirl, Istilah yang Sedang Tren di Kalangan Anak Muda
"Yang saya lihat di negara yang lain, minimal industri-industri ini harus diberikan pesanan order itu 15 tahun minimal, sehingga rencana investasinya menjadi terarah, mana yang akan dituju itu menjadi jelas," ujar Presiden.
Jokowi menambahkan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan mengharuskan adanya transfer teknologi, kerja sama produksi dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), peningkatan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN), serta pengembangan rantai produksi antara BUMN dengan korporasi swasta dan usaha kecil dan menengah (UKM).
"Oleh sebab itu, pemanfaatan APBN harus betul-betul benar, efisien, dimulai dari perencanaan dan kemudian di dalam pelaksanaan anggaran. Dan perlu saya informasikan supaya tahu semuanya bahwa Kementerian Pertahanan mendapatkan alokasi APBN terbesar sejak 2016 sampai sekarang," ujarnya.
Baca Juga: Sejumlah Pedagang Gugat Perda Kawasan Tanpa Rokok Kota Bogor
Untuk tahun 2020, kata Presiden, Kementerian Pertahanan mendapatkan anggaran sebesar Rp 127 triliun.
Presiden pun mengingatkan agar anggaran tersebut digunakan dengan semestinya, tanpa adanya penyelewengan, sehingga bisa mendukung industri strategis Indonesia.
"Tapi saya yakin Pak Menhan ini kalau urusan anggaran itu detail, berkali-kali dengan saya, hampir hafal di luar kepala. Saya juga merasa aman untuk urusan Rp 127 triliun ini. Harus efisien, bersih, tidak boleh ada mark-up lagi, dan yang paling penting mendukung industri dalam negeri kita," ujarnya.
Baca Juga: Tabrakan di Tol Cipali Antara Minubus dengan Truk Tewaskan Bayi
Terkait dengan kemungkinan kerja sama pengembangan alat utama sistem persenjataan (alutsista) dengan negara lain, Presiden menyebut bahwa Menteri Pertahanan Prabowo Subianto telah menjajaki kemungkinan kerja sama dengan beberapa negara.
"Beberapa sudah dijajaki oleh Pak Menhan, baik dengan Perancis, baik dengan Korea Selatan, baik dengan negara-negara di Eropa Timur, dan segera akan diputuskan dan minggu depan kita akan rapat terbatas dengan Pak Menhan nanti di Surabaya," kata Presiden kepada awak media usai acara tersebut.***