PIKIRAN RAKYAT - Komisi VI DPR RI menggelar rapat kerja bersama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membahas impor solar untuk kebutuhan industri di dalam negeri.
Anggota Komisi VI sekaligus Politisi Partai Gerindra, Andre Rosiade menolak aktivitas yang dilakukan perusahaan minyak swasta seperti PT. AKR Corporindo dan Exxon and Mobil yang mendapat kesempatan melakukan impor solar jenis High Speed Diesel (HSD) secara masif.
Andre Rosiade menyebut kebijakan ini justru merugikan BUMN. Menurutnya ada keanehan terjadi ketika pihak perusahaan swasta memiliki kuota impor lalu menjualnya kepada pihak BUMN.
Baca Juga: Manchester United Dipandang Tidak Lagi Menarik Bagi Penyerang Terbaik Dunia
Demikian disampaikan ketika Komisi VI DPR RI melangsungkan Rapat Kerja (Raker) dengan Wakil Menteri I BUMN beserta jajarannya di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin 3 Februari 2020 kemarin sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat.com dari situs resmi DPR RI.
View this post on InstagramDalam raker dengan Wamen BUMN, dan direksi PLN, Pertamina, dan PGN, pertama saya meminta jangan ada komisaris rasa dirut. Agar dirut perannya tetap sebagai juru bicara terkait kebijakan. Yang kedua terkait impor HSD/solar, kenapa perusahaan swasta dan asing mendapat hak impor, tetapi perusahaan dalam negeri (BUMN) tidak. Yang ketiga terkait subsidi LPG/Elpiji 3kg, saya meminta di panja BUMN dan Energi harus dibahas solusi agar masyarakat dapat menikmati gas LPG 3kg. Dan hal-hal strategis harusnya di kelola oleh BUMN, atau anak perusahaannya, bukan dikelola oleh asing. #AndreRosiade #Gerindra
A post shared by Andre Rosiade (@andre_rosiade) on
"Ini yang perlu diperjuangkan, masa swasta dan asing dapat hak impor, kenapa perusahaan dalam negeri tidak. Nah, saya tidak ingin menambah kuota impor, tetapi kuota impor yang ada itu tolong diperjuangkan,” ungkap Andre Rosiade.
Andre meminta BUMN segera memperbaiki kebijakan tersebut bahkan fenomena seperti itu harus segara diganti.