PIKIRAN RAKYAT - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menganggarkan program Kartu Prakerja, janji politik Jokowi pada saat kampanye di Pemilu 2019 sebesar Rp10 triliun untuk target 2 juta peserta pada APBN 2020.
Dilansir Pikiran-Rakyat.com dari situs resmi Kementerian Keuangan, Kartu Prakerja bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pencari kerja lewat skilling dan re-skilling.
Skilling ditujukan untuk mengurangi pengangguran terutama peserta yang baru saja lulus sekolah yang butuh penyesuaian keahlian dengan keperluan pasar tenaga kerja, dan pembekalan vocational skill.
Program ini memiliki kelas reguler dan online. Kelas reguler dilakukan di Lembaga Pendidikan dan Keterampilan (LPK) pemerintah termasuk Balai Latihan Kerja (BLK), LPK Swasta dan Pusat Pelatihan atau Training Center (TC) Industri.
Dari kelas reguler ini, peserta akan mendapatkan pelatihan, sertifikat dan insentif.
Sedangkan pelatihan online atau daring disediakan oleh swasta. Peserta dapat memilih jenis pelatihan melalui platform digital. Dari akses online atau daring ini, peserta akan mendapat pelatihan dan insentif.
Baca Juga: Sosok Fitri Salhuteru bagi Nikita Mirzani, Rela Siapkan Perlengkapan Mandi hingga Urus Arkana
Baik akses reguler maupun online, Kartu Prakerja tidak dicetak secara fisik, namun digital. Oleh karena itu, peserta harus mendaftarkan diri ke situs kementerian terkait yaitu Kementerian Tenaga Kerja.