PIKIRAN RAKYAT - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menteri PUPR), Basuki Hadimuljono menyatakan sulit menjaga kemantapan jalan sepanjang 541,217 kilometer di Indonesia bila kendaraan over dimension dan over load (ODOL) tidak dikendalikan.
Basuki merinci sepanjang jalan tersebut bila dirinci, 47.017 kilometer di antaranya merupakan jalan nasional non tol dan 2.093 kilometer jalan tol yang sudah beroperasi yang di bawah tanggung jawab Kementerian PUPR.
Jalan nasional dan jalan tol ini merupakan jalur-jalur vital yang menjadi urat nadi logistik dan perekonomian nasional.
Baca Juga: WHO: Dunia Harus Bersiap Terhadap Epidemi Corona COVID-19
Basuki menilai praktik ODOL sangat merugikan operator jalan tol dan meningkatkan risiko kecelakaan, serta inefisiensi akibat kondisi jalan rusak yang ditimbulkan.
Demikian disampaikan Basuki Hadimuljono dalam Rapat Pembahasan Kebijakan Penanganan ODOL bersama Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita dan Direktur Gakkum Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri Brigjen Pol Kusharyanto di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, sebagaimana dikutp Pikiran-rakyat.com dari situs Kementerian PUPR, Senin 24 Februari 2020.
"Kerusakan jalan akibat ODOL juga memicu peningkatan anggaran untuk pemeliharaan jalan nasional, jalan tol, dan jalan provinsi dengan rata-rata Rp 43,45 triliun per tahun," kata Basuki Hadimuljono.
Basuki menyampaikan pengawasan dan pengendalian ODOL ini bersifat lintas sektoral.