PIKIRAN RAKYAT - Komisi Pemberantasan Korupsi meminta agar penanganan pengadaan barang dan jasa terkait kebutuhan tanggap darurat dalam rangka penanggulangan virus Corona (Covid-19) dilakukan secara responsif.
Mekanisme pengadaan barang dan jasa sudah diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 3 Tahun 2018 dan dapat dilakukan penunjukan langsung dalam kondisi darurat.
“Kami berharap pelaksana pengadaan barang dan jasa dapat secara cepat dan responsif memenuhi kebutuhan tanggap darurat Corona,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, Minggu 22 Maret 2020.
Baca Juga: Ratusan Penumpang Diperiksa Suhu Tubuhnya untuk Antisipasi Virus Corona COVID-19 di Garut
Ghufron mengatakan, pengadaan barang dan jasa dalam keadaan darurat terutama penanggulangan wabah virus Corona bisa langsung dilakukan pemerintah daerah tentunya merujuk pada peraturan yang berlaku. Menurut dia, ada keresahan pemerintah daerah tertentu terkait pengadaan yang khawatir bakal menyebabkan masalah hukum di kemudian hari.
“Dapat kami jelaskan bahwa dalam kondisi darurat, pengadaan barang dan jasa mengikuti Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018, yaitu tahapannya mulai perencanaan, pengadaan dan pembayaran,” tuturnya.
Lebih lanjut, pengadaan barang dan jasa tersebut mekanismenya dapat dilakukan secara langsung sebagaimana diatur dalam Pasal 6 peraturan tersebut yang mengatur pengadaan barang dan jasa dalam penanganan keadaan darurat. Mekanisme pengadaan barang dan jasa pun dapat dilakukan dengan penunjukan langsung.
Baca Juga: Harga Pangan Naik Imbas Pandemi Virus Corona, Impor Jangan Sampai Terhambat Perizinan
“Sebagaimana diatur di Pasal 6, mekanismenya dapat dilakukan dengan penunjukan langsung. Hal ini dilakukan agar secara cepat untuk mengatasi kondisi darurat sebagaimana saat ini virus Corona yang melanda dunia,” ujarnya.