PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah siapkan jaring pengaman sosial dan ekonomi bagi 18 juta warga kelompok risiko rentan pandemi corona.
Berupa bantuan langsung tunai diberikan kepada warga rentan non program keluarga harapan (PKH) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS)
Anggaran Pandemic Response yang dibutuhkan sebesar Rp 1,4 triliun untuk membantu kelangsungan hidup warga selama pandemi corona selama tiga bulan ke depan.
Baca Juga: Abaikan Anjuran Pemerintah, Adly Fairuz dan Angbeen Rishi Menikah Tanpa Restu sang Ibunda
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, anggaran sebesar Rp 14 triliun untuk 1,8 juta kelompok masyarakat yang belum masuk data masyarakat miskin atau rentan, di luar PKH dan KIS.
"Bantuan diberikan untuk tiga bulan mendatang, guna membantu kelangsungan hidup warga selama pandemi corona," kata Ganjar.
Menurtutnya, kelompok rentan yang menjadi prioritas adalah perempuan kepala keluarga, kelompok rentan, termasuk mereka yang kehilangan pekerjaan, serta perantau yang kehilangan pekerjaan di luar kota dan sudah terlanjur tiba Jateng.
Baca Juga: Sektor Pariwisata Diminta Susun Mitigasi agar Siap Usai Pandemi Corona
Menurut Ganjar, anggaran Rp 1,4 triliun dari Pemprov Jateng itu masih bisa bertambah dengan cadangan anggaran dari APBD kabupaten/kota.
Potensi penggeseran anggaran di kabupaten/kota untuk pandemic respon ini sangat besar, salah satunya yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).
"Cukup besar anggaran yang dimiliki mereka (kabupaten dan kota). Kita akan memberikan petunjuk, di tempatmu ada dana sekian, DAK sekian dan boleh digeser ke sana. Segera lakukan," katanya seusai menggelar rapat terbatas di rumah dinas Puri Gedeh, Minggu, 29 Maret 2020 malam.
Baca Juga: Bertambah Pasien Perempuan, Kasus Positif Corona di Kabupaten Cirebon
Selain dua sumber anggaran tersebut, Ganjar mengatakan, potensi yang masih bisa digerakkan berada di kekuatan kelompok masyarakat, perusahaan sampai para filantropis. Sumber dana tersebut bisa digunakan sebagai jaring pengaman pada masyarakat yang tidak masuk dalam pendataan pemerintah.
Sumber dana terakhir yang bisa dioptimalkan, menurut Ganjar, adalah dana desa maupun melalui program padat karya yang bersumber dari dana desa. Jika seluruh potensi tersebut bisa bergerak serentak.
Ganjar berharap mampu menekan persebaran penularan Covid-19 di Jawa Tengah. Untuk itu, pihaknya bakal segera menyodorkan skenario tersebut ke dewan.
Baca Juga: Viral Video Polisi Bubarkan Arisan di Jember dengan Tegas, Jubir Presiden Jokowi Beri Apresiasi
Dia menjelaskan, bantuan memiliki dua mekanisme, yakni yang bersifat langsung dikonsumsi, misalnya sembako, dan yang bersifat pemberdayaan masyarakat.
Saat ini Pemprov sedang menyiapkan seluruh skenario yang ada di Jateng dan akan dibahasa secara detail setelah rancangan sudah jadi. Dia menargetkan dalam sepekan ini sudah jaring pangan sosial dan ekonomi sudah disahkan lembaga legislatif.
"Kita targetkan dalam minggu ini keputusan itu disahkan oleh DPRD Jateng. Maka kita akan laporkan ke DPRD dulu. Percepatan menjadi penting agar kita bisa kembali bekerja seperti sedia kala," katanya.***