PIKIRAN RAKYAT – Pembenahan Industri pariwisata yang mengalami penurunan signifikan akibat virus corona (Covid-19) memerlukan waktu.
Semua pemerintah daerah diminta bersinergi merumuskan kebijakan sekaligus membuat mitigasi agar siap ketika pandemi usai.
Hal ini mengemuka dalam rapat koordinasi melalui video conference antara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI bersama Kepala Dinas Pariwisata Provinsi seluruh Indonesia akhir pekan lalu.
Baca Juga: Antisipasi Wabah Virus Corona, Klinik Pratama UIN SGD Tingkatkan Pelayanan Kesehatan
Sekretaris Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI (Kemenparekraf) Giri Adnya mewakili Menteri Parekraf memberikan arahan bahwa pemerintah daerah diminta untuk membuat rencana mitigasi dampak corona bagi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di daerah.
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Jawa Barat, Dedi Taufik mengatakan dalam rilisnya mengatakan, pada rapat tersebut, pihak kementerian menyebut ada tiga poin dalam rencana mitigasi dampak corona sesuai dengan standar World Tourism Organization (UNWTO).
Pada tahap I masa tanggap darurat di bulan Mei sampai 29 Mei, lalu tahap II pemulihan pasca pandemik covid-19 berlangsung pada Juni sampai Desember 2020, kemudian tahap normalisasi berlangsung pada Januari hingga Desember 2021.
Baca Juga: 7 Tanda Bahwa Dia adalah Pria yang Baik, Salah Satunya Sabar
“Itu menjadi semacam panduan di luar dari kebijakan pembenahan di berbagai sektor. Tapi semua bergantung situasi yang berkembang. Tentu kami berharap pandemi pandemi ini berakhir dengan cepat. Pemerintah pusat dan daerah sedang mengupayakannya,” kata dia saat dihubungi, Senin, 30 Maret 2020.
Dalam rapat koordinasi, ia mengaku sudah menyampaikan program dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya kebijakan yang diambil Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.