PIKIRAN RAKYAT – Kementerian Kesehatan Indonesia telah menyetujui permintaan pemerintah DKI Jakarta untuk memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Permohonan PSBB di Jakarta telah dilakukan Gubernur Anies Baswedan, untuk mengekang penyebaran virus corona Covid-19.
Reuters melaporkan, Kepala Bidang Media dan Opini Publik Kemenkes, Busroni, 7 April 2020, meminta PSBB agar fokus pada penyelamatan nyawa dari virus tersebut.
Baca Juga: Bertambah, PDP Virus Corona yang Meninggal di Tangsel 25 Orang
Sebelumnya, Pengamat pemerintahan dan tata negara Universitas Katolik Parahyangan Asep Warlan Yusuf menilai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kota kabupaten maupun provinsi kaitan dengan Covid-19 seharusnya menjadi kewenangan daerah setempat, tidak perlu harus mendapatkan izin dari pemerintah pusat.
"Daerah itu tahu persis kondisinya, di mana orang PDP, ODP, positif, bagaimana pergerakan dan kondisi masyarakat yang resah gelisah, khawatir, cemas. Oleh karena itu soal karantina itu harus oleh wilayah jangan pendekatan hirarki pemerintahan harusnya pendekatannya inisiatif daerah karena dalam melindungi rakyatnya," ujar Asep, Minggu, 5 April 2020.
Baca Juga: Bermasalah, Pemilik Yamaha Aerox dan Freego Diminta Segera ke Bengkel
Menurut dia, inisiatif daerah itu penting. Sementara saat ini pusat memandang dia harus atur semuanya.
"Anda (daerah) tunggu kami (pusat). Enggak bisa gitu. Ini situasinya bukan bulan, bukan hari tapi udah jam, ada eskalasi ke sana. Ini kalau daerah nunggu pusat ya berbahaya," kata dia.
Menurut Asep, jangan hanya memiliki menggunakan UU Kesehatan. Namun, lihatlah UU kebencanaan, lihat UU soal otonomi daerah, yang notabene daerah diberikan empat hal. Yaitu ada kewenangan, ada kebutuhan, ada kemampuan dan dukungan-dukungan sistemnya. Ada ekonomi, keuangan, dan sosial budaya.