PIKIRAN RAKYAT - Keputusan Presiden Joko Widodo untuk melarang masyarakat mudik pada lebaran tahun ini diapresiasi oleh DPR. Namun sejumlah anggota dewan meminta ketegasan pemerintah dalam menjalankan keputusan ini. Jangan sampai larangan yang cukup efektif menghalau penyebaran virus corona ini pincang pada pekaksanaannya.
Salah satu pendapat muncul dari Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto. Menurut dia larangan ini jangan dilaksanakan setengah hati. Oleh karena itu larangan tersebut harus diikuti kebijakan penghentian operasional transportasi.
“Kita apresiasi tapi tindakan pemerintah ini jangan setengah-setengah jangan hanya lip service. Artinya, pemerintah harus siap dengan langkah berikutnya seperti menghentikan semua angkutan transportasi misalnya, bus antarkota antarprovinsi, itu enggak boleh beroperasi lagi," ucap Yandri kepada wartawan, Selasa 21 April 2020.
Baca Juga: Alasan Iwan Bule Tunjuk Yunus Nusi jadi Plt Sekjen, Bagimana Reaksi Exco PSSI?
Menurut dia upaya pemerintah yang melarang masyarakat untuk tidak mudik akan sia-sia jika tidak ada upaya konkret seperti meghentikan moda transportasi massal tadi. Sebab, bukan tidak mungkin masyarakat akan tetap pulang ke kampung halaman masing-masing.
"Kalau mereka masih beroperasi lagi tentu pergerakan masyarakat masih akan banyak mereka beli tiket pulang masing-masing, atau kereta api kalau misal masih beroperasi pulau Jawa atau Sumatera ya mereka masih akan mengisi kereta api itu mereka masih mudik termasuk pesawat," ucap dia.
Yandri meminta pemerintah lebih tegas terkait pelarangan mudik tersebut. Dengan begitu, upaya yang diambil dalam menghentikan laju virus corona atau Covid-19 bisa dilaksanakan dengan maksimal.
Baca Juga: Persib dalam Sejarah: 3 Kemenangan Dramatis Maung Bandung di Liga Super Indonesia 2014
"Maka, kita minta kalau memang serius pemerintah mengatakan melarang mudik ya tegas saja jangan setengah-setengah jangan seolah berbuat tapi tak berbuat gitu loh pemerintah," ucap dia.
Sementara Anggota Komisi V DPR Irwan menilai kalau langkah melarang mudik sudah tepat. Sayangnya, tindakan ini dinilai terlambat. Sebab, menurutnya banyak masyrakat yang justru sudah mudik sejak virus Covid-19 mencuat di tanah air.
“Karena Coronanya sudah keburu menyebar dari beberapa yang terbukti masuk golongan mudik, mudik duluan. Dan kemudian menjadi carrier di Pulau Jawa termasuk di luar Pulau Jawa karena yang positif di luar Pulau Jawa karena habis berkunjung dari Jakarta," ujar Irwan.
Baca Juga: Kenali 6 Langkah Efektif Hilangkan Pusing Berlebih yang Disebabkan oleh Vertigo
Ia meminta kepada Jokowi agar dapat mengawasi kebijakannya sendiri tentang larangan mudik. Apakah kebijkan tersebut diiringi kebijakan lainnya oleh para pembantu di jajaran menteri atau malah sebaliknya. Sebab, menurut dia, tidak jarang kebijakan Jokowi justru mendapat koreksi dari para pembantunya.
"Kedua, berdasarkan pengalaman perintah Presiden ini harus dikontrol, harus betul-betul kontrol ke pembantunya, dalam hal ini Pak Luhut, Plt Menhub. Karena sering kali perintah presiden atau imbauan, kali ini larangan mudik, sering kali justru dibantah oleh pembantunya sendiri," ujar Irwan.***