PIKIRAN RAKYAT - Praktisi Hubungan Internasional sekaligus Pendiri Synergy Policies, Dinna Prapto Raharja mengatakan, Indonesia berhak membawa isu perdamaian di forum Presidensi G20 terkait dengan invasi Rusia-Ukraina yang belum selesai.
Menurutnya, Indonesia merupakan negara berdaulat, negara yang mengedepankan perdamaian dan politik luar negeri.
Karena itu, dengan menolak Presiden Rusia Vladimir Putin ke Indonesia justru pasif dan mau disetir oleh satu pihak. Konflik antara Ukraina-Rusia yang tidak bisa disangkal melibatkan AS dan negara-negara Eropa anggota NATO.
Baca Juga: Tampar Balik Joe Biden yang Sebut Vladimir Putin 'Tukang Daging', Duma Rusia: Warga AS Harusnya Malu
"Artinya sah jika Indonesia yang membawa agenda damai untuk melihat apa dampak dari konflik ini ke urusan stabilitas ekonomi dunia dan pihak-pihak yang bertikai punya komitmen apa," katanya saat dihubungi Pikiran-Rakyat.com, Minggu, 27 Maret 2022.
Dinna menilai, bagi Indonesia memang bukan urusan ringan menjadi penengah dalam konflik ini.
Namun, menurutnya kedua belah pihak mesti menerima peranan Indonesia. Makanya perlu diplomasi aktif dari Indonesia meyakinkan negara-negara Barat bahwa menghalau Rusia di KTT G20 justru tidak akan menyelesaikan masalah.
Dinna menyebutkan, pemerintah Indonesia harus tebal telinga dan pandai meyakinkan semua bahwa zona-zona kerjasama lain di dunia justru tidak boleh ikut-ikutan dibawa masuk ke konflik ini.
Baca Juga: Maia Estianty Dilarikan ke IGD Tengah Malam, El Rumi Khawatir