PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah memutuskan untuk mencabut larangan ekspor minyak goreng dan turunannya mengingat pasokan dan harga minyak goreng curah kembali stabil.
Namun, untuk menjamin kebijakan pascalarangan ekspor tersebut, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk membantu mengawasi dan mengurus masalah minyak goreng di wilayah Jawa dan Bali.
"Pak Menko Maritim dan Investasi diminta Presiden untuk membantu memastikan ketersediaan dan distribusi minyak goreng sesuai target, di daerah Jawa-Bali," kata Juru Bicara Menko Marves dan Investasi Jodi Mahardi di Jakarta, Selasa.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Jodi menuturkan Luhut Pandjaitan dan tim akan berkoordinasi dengan Kemenko Perekonomian sebagai ketua koordinator.
Baca Juga: Tugas Baru Luhut Pandjaitan dari Presiden Jokowi: Urus Minyak Goreng di Jawa-Bali
Berbagai kementerian dan lembaga teknis pun akan dilibatkan untuk mengawasi masalah minyak goreng tersebut, di antaranya Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Keuangan serta Satgas Pangan, BPKP, dan Kejaksaan Agung.
"Pemerintah akan mengawasi secara ketat kebijakan pascalarangan ekspor ini dan akan terus melakukan paralel meeting terkait hal ini," kata Jodi.
Jodi menuturkan untuk mengawasi pasokan distribusi minyak goreng, pemerintah juga akan dibantu dengan penggunaan teknologi aplikasi digital.
"Targetnya adalah minyak goreng curah dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah terdistribusi secara merata dan sebanyak mungkin," tutur Jodi, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara.