PIKIRAN RAKYAT – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti soal sengketa tanah yang menurutnya tidak pernah selesai dan terus ada hingga saat ini.
Jokowi kecewa atas pelayanan bawahannya dalam mengurus sertifikat tanah yang dinilai terlalu lambat.
Menghadiri pertemuan Puncak Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit 2022, Jokowi memberikan pidatonya atas permasalahan banyaknya sengketa tanah yang ada di Indonesia.
“Sudah sejak 2015 saya selalu menyampaikan dan berkali-kali saya sampaikan betapa pentingnya yang namanya sertifikat. Karena kita lihat, tumpang tindih pemanfaatan lahan ini harus semuanya diselesaikan. Tidak boleh lagi ada yang namanya sengketa lahan,” ucapnya.
Baca Juga: China Gagal Bantu Rusia, Vladimir Putin Marah kepada Xi Jinping dengan Kata-Kata Kasar
“Namun, setiap kali saya ke daerah, ke desa, ke kampung selalu persoalan sengketa tanah itu selalu ada. Ini juga menimbulkan kekhawatiran pada investasi,” kata Jokowi melanjutkan.
Berdasarkan data yang dimiliki Presiden, ada lebih dari 80 juta masyarakat yang masih menunggu sertifikat lahan miliknya. Ini berarti mereka menduduki tanah tanpa sertifikat alias tanah sengketa.
“Hati-hati, dari 126 juta yang seharusnya memegang sertifikat, 2015 itu baru 46 juta. Artinya 80 juta penduduk kita menempati lahan, namun tidak memiliki hak hukum yang namanya sertifikat,” kata Jokowi dengan nada jengkel.
“Dan yang lebih menjengkelkan lagi, justru yang gede-gede kita berikan. HGB 10 ribu hektare diberikan, HGB 2 ribu hektare, HGB 30 ribu hektare pun diberikan, tapi begitu yang kecil-kecil, 200 meter persegi saja, entah itu hak milik, entah itu HGB tidak bisa diselesaikan,” tuturnya.