PIKIRAN RAKYAT – Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara hingga tahun 2024 berfokus pada pengembangan wilayah di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) 1A.
Rencananya pemerintah akan menjadikan KIPP 1A tersebut menjadi kota layak huni yang memiliki fasilitas lengkap guna memenuhi kebutuhan sehari-harinya.
Juru Bicara Tim Komunikasi Rencana Pemindahan IKN, Sidik Pramono mengatakan bahwa otorita IKN ingin membangun sebuah kota layak huni dengan fasilitas lengkap di KIPP 1A dengan luas sekitar 900 hektare.
“Di sana akan terbangun Istana Negara, Istana Wakil Presiden, perkantoran Kemenko, Bank Indonesia, hunian ASN/TNI/Polri, hunian tapak untuk para menteri, tempat ibadah, lengkap dengan utilitas perairan, pengelolaan banjir, jaringan listrik, jalan tol menuju ke IKN, dan jalan dalam kota,” kata Sidik yang dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara.
Baca Juga: Profil Kuat Ma'ruf yang Diduga Jadi Selingkuhan Putri Candrawathi
Sidik mengatakan bahwa pada tahun 2024 pemerintah ingin memindahkan ASN, TNI, Polri pusat ke IKN.
Oleh karena itu, maka IKN harus sudah memiliki fasilitas yang memadai dalam memenuhi kebutuhan mereka sebelum terjadi pemindahan tersebut.
Untuk pendanaan pembangunan IKN tersebut bersumber dari APBN dan non APBN.
Dana yang berasal dari APBN akan digunakan untuk membangun infrastruktur dasar, gedung-gedung pemerintahan, istana kepresidenan, serta istana wakil presiden.