kievskiy.org

Tata Cara Pengangkatan Panglima TNI, Pilihan Presiden Harus Direstui DPR

Jenderal Andika Perkasa dilantik menjadi Panglima TNI oleh Presiden Joko Widodo, , di Istana Negara Jakarta pada Rabu 17 November 2021.
Jenderal Andika Perkasa dilantik menjadi Panglima TNI oleh Presiden Joko Widodo, , di Istana Negara Jakarta pada Rabu 17 November 2021. /Tangkap layar Youtube/@Sekertariat Presiden

PIKIRAN RAKYAT - Rumor soal siapa calon Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa kian menghangat.

Jenderal Andika Perkasa akan pensiun sebagai prajurit TNI pada akhir tahun 2022. 

Teka-teki soal siapa yang akan menggantikannya di kursi Panglima TNI, kini ramai dibicarakan.

Ada 3 nama yang sering disebut-sebut berpotensi menggantikan Andika Perkasa. Ketiganya adalah Kepala Staf TNI Angkatan Darat (AD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (AL) Laksamana TNI Yudo Margono, dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (AU) Marsekal TNI Fadjar Prasetya.

Baca Juga: Alumni 5 Kampus Ini Bisa Dapat Diskon Tiket Kereta Api dari KAI, Simak Cara dan Syaratnya

Pasal 13 Ayat 5 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menerangkan, "Untuk mengangkat Panglima, Presiden mengusulkan satu orang calon Panglima untuk mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat." 

Jika usulan kandidat Panglima TNI tidak disetujui DPR, maka Presiden harus mengusulkan satu calon lagi sebagai penggantinya. Hal ini tertuang dalam Pasal 13 Ayat -10 UU Nomor 34 Tahun 2004.

Berikut adalah tahapan pengangkatan Panglima TNI selengkapnya berdasarkan Pasal 13 UU Nomor 34 Tahun 2004.

Baca Juga: BBM Naik, Simak 5 Tips Berkendara agar Hemat Energi, Pakai Teknik Eco Driving

TNI dipimpin oleh seorang Panglima.

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat