PIKIRAN RAKYAT - Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto merespons pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyebut pelaksanaan Pemilu 2024 berpotensi dilaksanakan tidak adil.
Menurut Hasto, pernyataan tersebut tidak bijaksana. Dia pun menyebut kecurangan justru sering terjadi pada Pemilu 2009 yang seharusnya SBY bertanggungjawab atas hal itu.
Hasto mengatakan, di zaman SBY manipulasi DPT bersifat masif. Adapun buktinya ada di Pacitan.
Tak hanya itu saja, Anas Urbaningrum dan Andi Nurpati, yang seharusnya menjadi wasit dalam Pemilu tersebut. Namun mereka justru direkrut menjadi pengurus teras Partai Demokrat.
"Di luar itu, data-data hasil Pemilu kemudian dimusnahkan. Berbagai bentuk tim senyap dibentuk. Selain itu, menurut penelitian, SBY menggunakan dana hasil kenaikan BBM untuk kepentingan elektoral. Pada saat bersamaan terjadi politisasi hukum terhadap lawan politik Pak SBY," ujar Hasto dalam keterangan tertulisnya, dikutip Minggu, 18 September 2022.
Lebih lanjut Hasto mengatakan, rezim SBY juga mendorong liberalisasi politik melalui sistem Pemilu Daftar Terbuka.
"Puncak liberalisasi politik dan liberalisasi di sektor pertanian, terjadi jaman Pak SBY. Dengan berbagai manipulasi tersebut, Partai Demokrat mengalami kenaikan 300 persen. Pasca Pak SBY tidak berkuasa, terbukti hal-hal yang sifatnya ‘bubble’ kemudian mengempes atau pecah sendiri, karena cara menggelembungkannya bersifat instan," tuturnya.
Hasto pun menegaskan bahwa pihaknya mempersilahkan SBY turun gunung pada Pemilu 2024 mendatang asalkan tidak memfitnah Presiden Jokowi. Sebab kata dia, PDIP tidak akan tinggal diam melihat hal tersebut.