PIKIRAN RAKYAT - Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengajukan uji materi tentang ambang batas parlemen ke Mahkamah Konstitusi. Namun gugatan ini bukan bertujuan menghilangkan ambang batas parlemen yang jadi salah satu faktor masuk tidaknya caleg suatu partai ke Senayan.
Uji materi ini lebih untuk membuat perumusan yang terbuka mengenai ambang batas. Program Manager Perludem Fadli Ramadhanil mengatakan besaran ambang batas dari pemilhan umum (pemilu) 2009 sebesar 2,5 persen, 2014 itu 3,5 persen, dan dan 2019 sebesar 4 persen, tidak pernah dihasilkan dari basis perhitungan terbuka.
“Yang kami ajukan, tidak apa-apa ada ambang batas, tapi harus dengan rumusan yang terbuka. Itu ketentuan yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945,” kata Fadli dalam diskusi virtual, Minggu 28 Juni 2020.
Baca Juga: Statistik Persib: Debut dari Bangku Cadangan, Begini Perjuangan Zalnando Dapat Posisi Starting XI
Adapun pasal yang diuji adalah pasal 414 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Pasal 414 ayat 1 berbunyi partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
“Ini 4 persen datang dari mana. Argumentasi kami ketika ada konsistensi sebuah pengaturan dalam sistem pemilu dan menyebabkan ketidakproporsionalan itu berpengaruh dalam pemenuhan asas pemilu," kata Fadli.
Landasan pengujian besaran ambang batas ini adalah pasal 1, 22, ,27, dan 28 D ayat 1 UUD 1945. Perludem meminta MK memeriksa dan membuka rumusan besaran ambang batas sehingga memberikan keadilan dalam penyelenggaraan pemilu. Dalam putusan MK sebelumnya, ambang batas itu tetap diberlakukan karena tidak bertentangan dengan raisonal dan kedaulatan rakyat.
Baca Juga: Rapid Test Covid-19 Massal oleh Polres Cianjur Raih Rekor Muri
"Rasional itu penting. Tentu harus dihitung degan rumusan terbuka. Agar ambang batas ini tidak turun dari langit,” ucap dia.