PIKIRAN RAKYAT - Pemerintah akan menggandeng pihak asuransi swasta untuk mengurangi beban negara karena banyaknya orang kaya yang menggunakan BPJS Kesehatan.
Dengan begitu, pemerintah akan berkonsentrasi melayani masyarakat yang benar-benar tidak mampu melalui BPJS Kesehatan.
Sedangkan masyarakat yang mampu, diharapkan bisa menutupi premi asuransinya dengan premi asuransi swasta.
"Ini adalah perkembangannya sampai saat ini, untuk manfaat promotif preventif di KDK JKN, semua prosesnya sudah kita jalani, sudah juga siap dimasukkan ke regulasinya, dan kita harapkan bisa kita keluarkan dalam waktu segera," ujar Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Rabu, 23 November 2022.
Baca Juga: Gelar Aksi, Massa Mapan Desak KPK Berantas Mafia Tanah dan Hutan di Kotabaru, Kalsel
Sementara mengenai pengendalian terhadap sejumlah layanan yang eksesif dan berpotensi fraud, Kemenkes juga sudah melakukan diskusi dengan organisasi profesi untuk melakukan review terhadap tindakan-tindakan mana yang memiliki potensi fraud atau eksesif.
"Kita juga sudah diskusi dengan BPJS kesehatan dan sudah setuju bahwa bentuk pengendaliannya nanti akan mengarah kepada format urun biaya atau restriksi pada layanan atau prosedur tertentu yang sudah juga dibicarakan dengan organisasi profesi," tutur Budi Gunadi Sadikin.
"yang sekarang yang sudah jalan adalah dalam bentuk selisih biaya akomodasi, segera mungkin akan kita luncurkan termasuk juga selisih biaya layanan medisnya," ucapnya menambahkan.
Salah satu yang sudah dibahas adalah Kemenkes telah mendorong integrasi pembayaran iuran jaminan kesehatan nasional (JKN) ke produk asuransi kesehatan tambahan (AKT) untuk meningkatkan cakupan peserta JKN, dan telah terjadi kesepakatan skema pembayaran klaim.