PIKIRAN RAKYAT - Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat, Kamhar Lakumani berharap pencabutan izin safari Anies Baswedan di Aceh oleh pemerintah setempat tidak ada unsur politik. Dia berharap peristiwa itu bukan bagian manuver politik.
“Kita berbaik sangka semoga tak ada manuver politik, apalagi Pemda memang semestinya tak berpolitik dan memfasilitasi semua,” katanya, kepada wartawan saat dihubungi, Kamis 1 Desember 2022.
Kamhar mengatakan jika Pemda sudah memberikan izin dan kemudian mencabut maka harus dijelaskan secara detail apa alasan pencabutannya. Demikian juga jika acara safari itu ditolak oleh pemerintah setempat.
“Ini harus menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas dengan memberi penjelasan secara terbuka apa yang menjadi alasan pencabutan atau penolakannya,” katanya.
Baca Juga: Kapolda Jabar Tinjau Pengungsi di Cianjur Pastikan Pendistribusian Logistik Terkelola dengan Baik
Sebelumnya, Ketua DPP Partai NasDem, Willy Aditya mengungkap izin acara safari politik Anies Baswedan di Aceh yang semula akan digelar di Taman Ratu Sultanah Safiatuddin, Banda Aceh dicabut oleh pemerintah setempat.
Anies Baswedan dijadwalkan akan bertemu dengan relawan dan simpatisan dalam acara jalan santai dan panggung silaturahmi Sabtu 3 Desember 2022 besok. Willy Aditya mengatakan sebelumnya acara sudah mengantongi izin dari pemerintah setempat.
Tidak hanya di Aceh, dia juga menyebut bahwa ada pihak yang meminta supaya izin acara safari Anies Baswedan di Jawa Barat tepatnya di Tasikmalaya dan Ciamis dibatalkan.
“Padahal sebelumnya sudah oke. Tentu ini juga, sebelumnya juga terjadi di Tasikmalaya dan Ciamis, tapi pihak pemerintahnya untuk terus menjalankan kegiatan,” katanya.