PIKIRAN RAKYAT - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut Bupati Meranti Muhammad Adil telah meminta maaf terkait ucapan kasar yang diarahkan ke pejabatnya.
Pernyataan tak mengenakan itu disampaikan Bupati Meranti saat melayangkan protes terkait jatah Dana Bagi Hasil (DBH) kepada Kemenkeu pada pekan lalu dalam Rakornas Optimalisasi Pendapatan Daerah.
Kala itu, Muhammad Adil menyebutkan jatah DBH yang diperoleh daerahnya sebagai produsen minyak hanya sedikit, padahal harga dan produksi minyak di sana terus naik hingga daerahnya menjadi penduduk termiskin se-Provinsi Riau.
Bahkan dalam kesempatan tersebut, Bupati Meranti mengungkapkan rencananya untuk menggugat Presiden Jokowi hingga menyebut jajaran Kemenkeu diisi oleh pejabat yang merupakan iblis atau setan.
Kemarahannya kepada pemerintah pusat itu sampai melontarkan rencananya untuk melepaskan Kabupaten Kepulauan Meranti dari Indonesia, mengingat daerah ini dekat dengan Selat Malaka dan Malaysia.
Bupati Meranti melontarkan kalimat itu karena dia mengaku sudah mencoba mengajukan protes ke Kemenkeu, tetapi sulit ditemui dan dirinya juga sudah sering mengirim surat kepada Menteri Keuangan untuk meminta audiensi.
Setelah drama panjang antara kedua belah pihak, Kemenkeu pun mengaku telah mendapatkan permintaan maaf dari Bupati Meranti.
"Pak Bupati di rapat meminta maaf atas ucapan yang tak pantas. Ke publik belum menyampaikan, tidak apa-apa. Kami hargai," kata Stafsus Kemenkeu Yustinus Prastowo dalam keterangan tertulis yang diterima Pikiran-Rakyat.com, Jumat, 23 Desember 2022.
Baca Juga: Libur Nataru di Depan Mata, 600 Ribu Kendaraan Berbondong-bondong Tinggalkan Jabodetabek