PIKIRAN RAKYAT - Presiden Joko Widodo mengungkap syarat yang harus dipenuhi untuk menerbitkan keputusan penghentian Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Dia mengatakan salah satunya harus menunggu kajian sero survei Covid-19.
Jokowi menyampaikan pihaknya bisa menyetop kebijakan PPKM melalui surat Keputusan Presiden dengan syarat sudah ada kajian yang benar dan tentang sero survei atau tingkat imunitas masyarakat terhadap virus Covid-19.
"(Berkas) belum sampai ke meja saya. Karena ini menyangkut sero survei, menyangkut kajian yang saya minta harus detail jangan sampai fail (gagal/salah) memutuskan, sehingga sebaiknya kita sabar menunggu," kata Jokowi di sela peresmian Stasiun Manggarai Tahap I di Jakarta, Senin.
Presiden menuturkan sero survei itu punya andil dalam menentukan nasib PPKM di Indonesia. Pasalnya, jika hasil survei menunjukkan sudah berada di atas 90 persen, jika terjadi peningkatan kasus di negara lain, tak akan berpengaruh ke Indonesia, karena masyarakatnya sudah memiliki imunitas yang baik.
Baca Juga: Kesan Jokowi Pertama Kali Jajal LRT Jabodebek Tanpa Masinis yang Melaju 9 Km dalam 12 Menit
"Asal nanti sero survei kita sudah di atas 90 persen, ya artinya kita imunitasnya sudah baik. Ada apapun dari manapun seharusnya ya nggak ada masalah," ujar Jokowi.
Lebih lanjut, kasus konfirmasi harian pun diungkap Jokowi sudah turun di bawah 1.000 orang. Kendati begitu, penurunan kasus pun harus dipastikan lebih lanjut karena apakah karena imunitas masyarakat sudah lebih baik atau ada hal lain.
"Itu yang harus dilihat, dikaji di situ. Jadi, tunggu kajian dari Kementerian Kesehatan, para pakar dan epidemiolog agar memutuskannya nanti benar," katanya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara.
Presiden menegaskan terkait wacana keputusan penghentian PPKM yang akan dilakukan pada akhir tahun atau awal tahun, hal tersebut masih menanti sero survei dan kajian-kajian lainnya.