PIKIRAN RAKYAT - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendesak agar Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) segera disahkan. Aturan tersebut diketahui belum disahkan sejak 19 tahun lamanya.
Apalagi pekerja rumah tangga rentan kehilangan hak-haknya sebagai pekerja. Jokowi mengatakan akan berupaya memprioritaskan Rancangan RUU PPRT menjadi undang-undang pada tahun 2023 ini.
“Saya dan pemerintah berkomitmen dan berupaya keras untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja rumah tangga (PRT), jumlah pekerja rumah tangga di Indonesia diperkirakan mencapai empat juta jiwa dan rentan kehilangan hak-haknya sebagai pekerja,” kata Jokowi saat konferensi pers dikutip dari akun Instagram @jokowi pada Rabu, 18 Januari 2023.
Baca Juga: Jokowi Setujui Perubahan Perpanjang Periodisasi Kepala Desa
Jokowi menyampaikan RUU tersebut telah tertunda belasan tahun. Menurutnya, hukum ketenagakerjaan di Indonesia saat ini belum secara khusus dan tegas dalam memberikan perlindungan kepada pekerja rumah tangga.
Menurutnya, RUU PPRT saat ini sudah masuk dalam daftar RUU prioritas tahun 2023 dan akan menjadi inisiatif DPR untuk mempercepat penetapannya menjadi UU PPRT.
“Sudah lebih dari 19 tahun Rencana Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) belum disahkan. Hukum ketenagakerjaan di Indonesia saat ini tidak secara khusus dan tegas mengatur tentang pekerja rumah tangga, RUU PPRT sudah masuk dalam daftar RUU prioritas tahun 2023 dan akan menjadi inisiatif DPR untuk mempercepat penetapan UU PPRT ini,” ujar Jokowi.
Baca Juga: Beredar Isu Reshuffle Kabinet Dilakukan Jokowi 1 Februari 2023, Mensesneg Pratikno Angkat Bicara
Maka dari itu, Jokowi memerintahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah untuk segera melakukan koordinasi dan konsultasi dengan DPR, serta semua stakeholder.