PIKIRAN RAKYAT – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan bahwa isu penundaan Pemilu 2024 atau perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode tidak bersumber dari internal pemerintah.
"Kalau dari Pemerintah, jelas. Bahwa kemudian ada pikiran-pikiran lain, saya katakan itu di luar pemerintah dan itu hak," katanya, Rabu, 1 Februari 2023.
Meski demikian, Mahfud MD menilai bahwa aspirasi dari seseorang untuk menunda penyelenggaraan pemilu atau memperpanjang masa jabatan presiden merupakan sesuatu yang tidak bisa dihalangi. Pasalnya, hal tersebut bukan tindakan yang melanggar hukum.
"Kita tidak bisa menghalangi kalau seorang ketua partai politik, kelompok masyarakat tertentu, berwacana itu (masa jabatan presiden) harus diperpanjang. Itu kan ya tidak melanggar hukum," ujarnya.
Baca Juga: Tak juga Terealisasi, KSP Stadion GBLA Kembali Molor
Lebih lanjut, Menko Polhukam menambahkan, jika nantinya terdapat gerakan terkait penundaan pemilu, maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai hal yang terkait dengan persoalan di luar ranah politik.
"Masalah yang mungkin harus kita hadapi, situasi di balik layar, bukan soal-soal politik internal yang seperti itu. Misalnya, bencana alam, geopolitik, kejadian luar biasa," ucapnya seperti dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara.
Pemilu telah dipersiapkan oleh Pemerintah
Mahfud MD menjelaskan bahwa hingga saat ini, penyelenggaraan Pemilu telah dipersiapkan oleh Pemerintah Indonesia. Diketahui, pihak penyelenggara pun telah menyiapkan sejumlah detail mengenai Pemilu, di antaranya persoalan prosedural, kelembagaan, dan aturan pesta demokrasi. Mahfud MD pun menegaskan bahwa Indonesia akan menyelenggarakan Pemilu pada 2024 mendatang.
Baca Juga: Bursa Transfer Liga Inggris: Enzo Fernandez Berlabuh ke London, Kapten Chelsea Malah Pindah