PIKIRAN RAKYAT - Beberapa warga yang lahannya terdampak pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mengaku ganti rugi yang diterima tidak sebanding. Padahal, banyak pihak mengatakan, harga tanah di sana sudah melejit.
Hal itu pun menjadi salah satu dari sejumlah permasalahan pembangunan IKN yang dicatat oleh Anggota Komisi XI DPR, Puteri Komarudin. Catatan tersebut dalam rangka menanggapi keinginan Pemerintah yang tengah fokus untuk mengejar tahapan pembangunan. Bahkan, Presiden Jokowi menargetkan agar perayaan upacara peringatan Hari Kemerdekaan ke-79 pada 17 Agustus 2024 nanti berlangsung di IKN.
“Saya minta Otorita IKN mengawal proses ganti rugi atas pembebasan lahan di IKN kepada rumah tangga yang terdampak proyek ini," ucapnya di Ruang Rapat Komisi XI DPR, Senin, 6 Februari 2023.
"Kita harus tetap humanis dan jangan sampai ada pemaksaan kesepakatan, karena beberapa warga yang lahannya terdampak mengaku nilai ganti rugi yang diberikan tidak sebanding. Padahal, banyak pihak yang menyebut harga tanah di IKN sudah melejit, sehingga perlu ganti rugi yang sesuai,” kata Puteri Komarudin menambahkan.
Baca Juga: IKN Nusantara Tak akan Seperti Jakarta, Penduduk Dibatasi Hanya 1,91 Juta Jiwa
Dia juga mendorong Otorita IKN untuk mengoptimalkan skema pembiayaan alternatif, guna mengejar pemenuhan kebutuhan anggaran pembangunan. Pasalnya, porsi pembiayaan dari APBN hanya 20 persen, sedangkan 80 persen sisanya diharapkan berasal dari investor.
“Artinya, investasi swasta, skema Kerja sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU), pendanaan internasional, pendanaan kreatif itu menjadi tumpuannya. Untuk itu, Otorita IKN harus terus mengejar dan menyinergikan sumber-sumber pendanaan tersebut,” tutur Puteri Komarudin.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono juga menyampaikan realisasi terkini atas pencapaian target investasi di IKN. Menurutnya, sudah ada 142 investor dalam dan luar negeri yang menyatakan minat melalui Letter of Intent (LoI) untuk berinvestasi di IKN. Sedangkan, 90 di antaranya telah mengirimkan Letter of Intent (LoI) pada berbagai sektor, mulai dari infrastruktur hingga kesehatan.
Puteri Komarudin pun mengingatkan Otorita IKN untuk senantiasa berpedoman pada rencana tata ruang dalam penerbitan izin pemanfaatan ruang di wilayah IKN. Dia menegaskan, harus ada kejelasan dalam pemisahan kawasan hutan lindung dan kawasan budidaya.