PIKIRAN RAKYAT – Pihak Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengecam etika bermasyarakat pejabat dan keluarga pejabat buntut kasus Mario Dandy Satrio, anak Eselon II Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) Rafael Alun Trisambodo.
Pasalnya, MDS terlibat dalam penganiayaan seorang remaja bernama David (16) sebagai pelaku utama. Bukan hanya penuh luka, korban kini tengah terbaring koma di rumah sakit.
Imbas dari perbuatan MDS, DPR RI siap memanggil jajaran Dirjen Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) pasca reses alias awal Maret 2023 mendatang.
DPR akan menggelar pertemuan demi memetakan sekaligus mengklarifikasi harta kekayaan para pejabat Dirjen Pajak selain Rafael, ayah pelaku. Kasus ini berbuntut panjang, sorotan publik kini tak hanya membidik keluarga MDS melainkan satu kementerian terkait.
Baca Juga: Populasi Motor Listrik di Indonesia Diklaim Capai 30.837 Unit
Hal ini lantaran MDS kedapatan sering memamerkan harta ayahnya berupa sejumlah kendaraan dengan harga fantastis, seperti Rubicon dan sejumlah motor gede. Diketahui belakangan, kendaraan-kendaraan tersebut tak terdaftar dalam kekayaan Rafael Alun Trisambodo.
DPR akhirnya mengendus banyak kejanggalan soal total harta pejabat, sebab dinilai tidak sesuai dengan pendapatan atau bahkan tak tercatat di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
"Nanti di saat masa sidang kita akan panggil DJP, kita sudah berdiskusi melalui WA group dengan teman-teman di Komisi XI terkait code of conduct dengan DJP, karena ini sense of crisis-nya sama sekali tidak ada," ujar anggota Komisi XI DPR, Kamarussamad, Kamis, 24 Februari 2023.
Kamarussamad punya harapan besar setelah kasus si anak pejabat Dirjen Pajak viral di kalangan publik. Ia ingin pejabat lain menjadikan ini sebagai momentum untuk merefleksikan diri, memperbaiki kinerja sekaligus etika dalam bermasyarakat.