PIKIRAN RAKYAT - Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menilai kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Timur (NTT) menetapkan masuk sekolah pukul 05.00 WITA tidak melalui kajian akademis terlebih dahulu. Oleh sebab itu, P2G meminta kebijakan ini dikaji ulang.
Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim mengatakan penetapan jam masuk sekolah seharusnya ada kajian secara filosofis, sosiologis, pedagogis, termasuk geografis. Hal itu mengingat banyak warga, baik murid dan guru di NTT yang jauh dari sekolah.
Bahkan, menurutnya, kebijakan ini juga tidak berkorelasi dengan capaian kualitas pendidikan di NTT karena hingga saat ini masih terdapat banyak masalah.
Beberapa masalah di antaranya NTT menjadi provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi sebesar 37,8 persen berdasarkan data Kemenkes pada 2021 serta IPM NTT 65,28 yang peringkat ke-32 dari 34 provinsi berdasarkan data BPS pada 2021.
Baca Juga: Kuasa Hukum Shane Lukas Buka Suara soal Kekasih Mario Dandy: AG juga Ikut Merekam
Selain itu, masih banyak ruang kelas di sekolah dalam kondisi rusak yakni 47.832 kelas berdasarkan data NPD Kemdikbudristek pada 2021. Selain it, 66 persen SD belum dan berakreditasi C, 61 persen SMP belum dan berakreditasi C, 56 persen SMK belum dan berakreditasi C serta ribuan guru honorer di NTT diberi upah jauh di bawah UMK/UMP yaitu antara Rp200 ribu sampai Rp750 ribu per bulan.
"Mestinya kebijakan pendidikan pemprov fokus saja pada masalah yang esensial dan pokok di atas. Bisa dikatakan Pemprov NTT menggaruk yang tidak gatal,” kata Satriwan.
DPRD NTT: Jujur Kami Kaget
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTT mengaku tidak diajak komunikasi mengenai penetapan jam sekolah di Kupang itu. Wakil Ketua DPRD NTT Inche Sayuna mengaku terkejut.
Baca Juga: Perhatian! Berikut Daftar Harga BBM Subsidi dan Nonsubsidi Pertamina di 34 Provinsi Setelah Kenaikan