PIKIRAN RAKYAT - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Kick Off Meeting Perencanaan Program, Kegiatan dan Anggaran Lingkup Kemendagri, Selasa (28/2/2023). Acara yang dilaksanakan di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri Jakarta tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Biro (Karo) Perencanaan Kemendagri Bachril Bakri.
Pelaksanaan kick off meeting tersebut tidak terlepas dari siklus perencanaan program dan anggaran setiap tahun. Seperti diketahui, pada Februari ini sudah mulai dilaksanakan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2024. Untuk itu, perlu adanya penyamaan persepsi Pimpinan Unit Kerja Eselon (UKE) I terhadap arah kebijakan dan isu strategis (nasional dan lokal) Kemendagri tahun 2024.
Sementara itu, isu strategis di lingkungan Kemendagri tahun 2024 sesuai permasalahan dan tantangan yang dihadapi terdiri beberapa poin. Pertama, pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi. Kedua, penguatan investasi dan kemudahan perizinan berusaha. Ketiga, penanganan stunting dan kemiskinan. Keempat, stabilitas politik, hukum, pengamanan, dan pengawasan.
Kelima, dukungan fasilitasi pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Keenam, dukungan fasilitasi pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024. Ketujuh, fasilitasi percepatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di empat Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua. Kedelapan, penguatan pembinaan pengelolaan keuangan di daerah. Terakhir, kesembilan, peningkatan sarana dan prasarana perkantoran.
Baca Juga: Netizen Sebut Aldila Jelita 'Buang' Indra Bekti akibat Harta Menipis, Kuasa Hukum Beberkan Fakta
Adapun usulan pagu indikatif Kemendagri tahun 2024 telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian PPN/Bappenas melalui Surat No. 900.1.2/651/SJ tanggal 2 Februari 2023. Total usulan pagu yang diusulkan Kemendagri sebesar Rp5,983 triliun, naik sebesar Rp3,002 triliun dari pagu alokasi anggaran tahun 2023 sebesar Rp2,981 triliun.
Narasumber dalam pertemuan tersebut, Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) Scenaider Clasein Hasudungan Siahaan menegaskan, dalam penyusunan anggaran perlu memperhatikan target-target pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Misalnya pertumbuhan ekonomi dapat mencapai 5,7 sampai 6 persen, penurunan kemiskinan ekstrem bisa turun sebesar 6 hingga 7 persen, dan agenda besar lain seperti Pemilu dan Pilkada bisa berjalan dengan sukses.
"Sehingga fungsi Kementerian Dalam Negeri yang saya ingat itu sebagai Korbinwas, koordinator pembinaan pengawasan itu bisa mendorong target-target pembangunan masing-masing daerah ini bisa tercapai," ujarnya.