PIKIRAN RAKYAT – Ketersediaan pasokan bahan pokok, seperti daging, gula, bawang putih, minyak goreng dan terigu dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada periode Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HKBN) Puasa dan Lebaran. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan.
Keterangan tersebut dikatakan oleh Zulkifli Hasan setelah pembukaan Rapat Kerja Kementerian Perdagangan di Lampung pada hari ini, Rabu, 1 Maret 2023.
"Stoknya cukup. Saya lagi gencar untuk daging, gula, bawang putih, minyak goreng dan terigu, karena kan nanti orang mau bikin kue buat Lebaran. Kita lagi kerja keras ini tinggal 18 hari lagi Puasa," katanya, Rabu, 1 Maret 2023.
Menurut keterangan Zulkifli Hasan, sejumlah impor komoditas disebut telah tersedia, di antaranya adalah beras, kedelai, gula, dan bawang. Namun, Zulkifli Hasan tak menepis jika beberapa harga bahan pokok meningkat jelang momentum Lebaran.
Baca Juga: Polisi Kembali Periksa AG Kekasih Mario Dandy Terkait Kasus Penganiayaan David
"Kadang-kadang kalau Lebaran itu memang naik sedikit, pedagang kadang-kadang kayak kapan lagi untungnya selain saat seperti ini," ujarnya.
Berdasarkan penjelasan Zulkifli Hasan, terdapat komoditas yang harga kenaikannya patut diwaspadai jelang bulan puasa, yaitu cabai. Ketersediaan cabai dinilai terbatas, mengingat pada saat ini Indonesia tengah mengalami musim hujan.
Sebagai informasi, Kementerian Perdagangan bersama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Gubernur, Bupati dan Walikota pun bekerja sama guna memantau perkembangan harga pasar hingga periode Lebaran selesai. Nantinya, rapat koordinasi akan dilakukan setiap minggu yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator bidang Ekonomi (Menko) Airlangga Hartarto.
Baca Juga: Daftar Bahasa Gaul yang Masuk KBBI: Wibu, Pelakor, hingga Pebinor
"Jadi memang ini ketat, kita dipimpin Menko langsung juga Mendagri tiap minggu, juga ada dana 2 persen anggaran di daerah, cadangan daerah untuk rencana tidak terduga. Jadi kalau harga naiknya terlalu mahal sekali lebih 5 persen pemerintah daerah boleh subsidi ongkosnya," ucap Zulkifli Hasan.