PIKIRAN RAKYAT - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menolak surat pengunduran diri pegawai pajak eselon tiga, Rafael Alun Trisambodo, dan ia tetap menjadi ASN di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Selatan. Bersamaan dengan itu, terungkap alasan penolakan tersebut terkait dengan pemeriksaan total harta kekayaan asli yang dimiliki RAT.
Kemenkeu melalui Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan status RAT akan tetap menjadi ASN DJP sampai selesainya pemeriksaan seluruh harta kekayaannya. Kemenkeu menyatakan penolakan surat pengunduran diri RAT memiliki landasan hukum yang jelas yakni PP Nomor 11 Tahun 2017 dan Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2000.
Adapun Kemenkeu bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang berkoordinasi untuk kasus pemeriksaan harta kekayaan RAT itu.
"Pegawai yang sedang di dalam proses pemeriksaan tidak dapat mengundurkan diri, maka pengajuan pengunduran diri Saudara RAT ditolak," ujar Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam pernyataan di Jakarta.
Baca Juga: Usai Rafael Alun, KPK Layangkan Surat Pemeriksaan ke Pejabat Bea Cukai Jogja Eko Darmanto
"Kami sampaikan di sini bahwa berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2017, sebagaimana terakhir diubah PP 17 Tahun 2020 dan kemudian juga peraturan Kepala BKN Nomor 3 Tahun 2000," ujarnya.
Dalam arti lain, Kemenkeu menyatakan RAT masih wajib mengikuti aturan yang ditetapkan untuk ASN termasuk upaya pemeriksaan terhadap seluruh harta kekayaan milik ayahanda pelaku penganiayaan itu.
"Sekali lagi saya sampaikan, saudara RAT masih berstatus sebagai ASN sehingga masih terikat dengan seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur kode etik dan perilaku, khususnya ASN Kementerian Keuangan," ujarnya menegaskan.
Pemeriksaan RAT akan Kerahkan Tiga Tim Kemenkeu
Baca Juga: Kemenkeu Tolak Surat Pengunduran Diri Rafael Alun Trisambodo, Pemeriksaan KPK Terus Berjalan