PIKIRAN RAKYAT – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau salah satu posko korban kebakaran Depo Pertamina Plumpang di RPTRA Rasela Rawabadak Selatan, Koja, Jakarta Utara, pada Minggu, 5 Maret 2023. Presiden meminta pihak terkait mengevaluasi insiden tersebut.
Dalam hal ini, Jokowi menginstruksikan Menteri BUMN Erick Thohir dan Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mencarikan solusi terkait keselamatan para penduduk yang bermukim di dekat Depo Pertamina Plumpang. Jokowi mengatakan, tempat tinggal korban kebakaran tersebut harus segera direlokasi karena berada di zona bahaya.
"Saya sudah perintahkan Menteri BUMN dan Gubernur DKI segera mencarikan solusi kejadian di Plumpang, terutama, karena ini zona yang bahaya. Tidak bisa lagi ditinggali, tetapi harus ada solusinya,” kata Jokowi dalam keterangannya, Minggu, 5 Maret 2023.
Menurut Presiden, opsi relokasi penduduk tersebut bisa dilakukan dengan cara memindahkan penduduk kawasan Tanah Merah ke reklamasi atau Depo Plumpang-nya yang digeser ke reklamasi. Jokowi menyampaikan untuk relokasi para korban kebakaran tersebut akan secepatnya diputuskan Menteri BUMN, Pertamina, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
“Ini akan segera diputuskan sehari atau dua hari ini oleh Pertamina, Gubernur DKI sehingga solusinya menjadi jelas,” katanya.
Baca Juga: Netizen Serbu Instagram Anies Baswedan Usai Kebakaran Depo Pertamina Plumpang Jakarta
Jokowi menilai, kawasan Tanah Merah ini merupakan zona yang berbahaya untuk ditinggali karena berdekatan dengan Depo Pertamina Plumpang. Oleh karena itu, kepala negara memerintahkan Menteri BUMN untuk melakukan evaluasi dan audit lokasi-lokasi Depo Pertamina lainnya yang menyimpan bahan bakar.
“Zona ini memang harusnya zona air entah dibuat sungai, entah harus melindungi dari objek vital yang kita miliki. Karena barang-barang di dalamnya sangat bahaya untuk berdekatan dengan masyarakat, apalagi dengan permukiman penduduk,” ucap Jokowi, dikutip dari Antara.
Wacana Buffer Zone
Jokowi juga menyinggung soal pembuatan buffer zone atau zona penyangga yang memisahkan antara Depo Pertamina Plumpang dengan permukiman penduduk di sekitarnya. Menurutnya, zona penyangga tersebut sempat diusulkan akan dibangun Pemprov DKI Jakarta pada 2009, tapi terkendala sehingga belum terlaksana.