/photo/2023/03/04/1156937340.jpg)
PIKIRAN RAKYAT - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves) Luhut Binsar Pandjaitan menyentil pihak yang memberikan warga izin untuk tinggal di sekitar kawasan Depo Pertamina Plumpang. Pasalnya, kawasan itu merupakan zona aman yang tidak boleh dihuni.
"Yang memberikan izin itu saya kira nggak benar, karena itu sekarang tanggung jawab lah nyawa yang hilang berapa orang," katanya saat meresmikan E-Pipa Kabel di Mako Pushidrosal, Jakarta Utara, Senin, 6 Maret 2023.
Luhut Binsar Pandjaitan menyebut, yang seharusnya pindah dari kawasan Depo Pertamina Plumpang adalah mereka yang tidak berhak menempati lahan tersebut. Apalagi, tanah itu sejak awal merupakan milik Pertamina.
Oleh karena itu, dia menegaskan bahwa jangan sampai keadaannya justru dibalik dan berakhir Depo Pertamina Plumpang yang dipindahkan. Padahal, kawasan di sekitar Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) itu adalah zona aman.
Baca Juga: Erick Thohir: Depo Pertamina Plumpang akan Pindah ke Tanah Milik Pelindo
"Jangan dibalik ya, Plumpang itu udah dibuat di sana, ada daerah kosong atau bumper, buffer zone, untuk tidak ada kejadian. Jangan ini yang disuruh pindah, orang yang tidak berhak di situ yang harus disuruh pindah. Jadi jangan dibalik-balik," tutur Luhut Binsar Pandjaitan.
Dia pun menekankan, jangan sampai hal-hal seperti itu terus berulang. Hal itu adalah karena nantinya, justru akan dijadikan kebiasaan.
"Nah, orang yang begini tinggal nanti pemerintah mungkin lagi dikaji, memberikan kompensasi atau dibangunkan apa atau bagaimana, tapi tidak boleh lagi terulang seperti ini," ujar Luhut Binsar Pandjaitan.
Pemberi Izin untuk Warga
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana menyebut Pemerintah Provinsi membutuhkan pimpinan yang tegas untuk menangani persoalan di kawasan Depo Pertamina Plumpang. Hal itu sehubungan dengan peristiwa kebakaran yang mengakibatkan belasan meninggal dan puluhan luka.