PIKIRAN RAKYAT – Kebakaran Depo Pertamina Plumpang pada Jumat, 3 Maret 2023 dinilai justru menjadi ajang politisasi oleh pihak-pihak tertentu. Hal itu membuat DPR RI makin pusing dalam menyelesaikan masalah.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung meminta pihak tertentu melakukan politisasi kasus kebakaran Depo Pertamina Plumpang agar lembaga legislatif bisa segera membuat keputusan untuk penyelesaiannya. Adanya politisasi juga memperumit masalah yang terjadi.
“Saya minta kepada semua pihak, please stop politisasi (kasus kebakaran Depo Pertamina Plumpang) supaya kami bisa ambil keputusan yang terbaik,” ucap Martin.
“Hal-hal seperti ini ketika dipolitisasi tentu akan menjadi runyam, mengaburkan masalah, dan akhirnya tidak bisa mengambil keputusan-keputusan yang penting, yang harus diambil karena pertimbangannya, kemudian menjadi populis atau tidak,” katanya menambahkan.
Baca Juga: Pertamina Tegaskan Kebakaran Depo Plumpang Tak Ganggu Suplai BBM, Singgung Pengiriman dari Laut
Martin tak menutup mata jika risiko warga yang tinggal di area dekat TBBM Plumpang memiliki risiko paling besar jika depo tersebut terjadi hal yang tak diinginkan. Problem tersebut bahkan sudah berlangsung selama puluhan tahun.
“Keputusan-keputusan yang benar walaupun pahit, tidak bisa diambil karena menjadi politis,” katanya.
Munculnya warga di area buffer zone atau kawasan penyangga Depo Pertamina Plumpang sudah ada sejak 1986 silam. Bahkan beredar informasi jika sudah banyak warga yang juga membayar Pajak Bumi dan Bangunan sejak 1986.
Tak hanya menyinggung soal warga, Martin juga mendesak pihak Pertamina untuk mengkaji keamanan dari seluruh fasilitas yang dimiliki, terutama di Depo Pertamina Plumpang. Hal itu dimaksudkan agar pemerintah bisa mencari solusi setelah permasalahan terurai.