PIKIRAN RAKYAT – Bupati Meranti Muhammad Adil tengah menjadi sorotan usai terkena operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Kini, dia ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tiga kasus, yakni korupsi, pemotongan anggaran, dan pemberian suap.
Selain Muhammad Adil, KPK menetapkan dua tersangka lainnya, yakni Pemeriksa Muda Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Riau M. Fahmi Aressa (MFA), dan Kepala BPKAD Pemkab Kepulauan Meranti Fitria Nengsih (FN). Ketiganya kini telah ditahan KPK untuk kepentingan penyidikan selama 20 hari.
Jauh sebelum kasus dugaan maling uang rakyat, Muhammad Adil sempat menuai kontroversi usai bersuara keras soal pembagian dana bagi hasil (DBH) di wilayahnya yang menurutnya tidak adil. Pernyataan itu ia sampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah se-Indonesia pada Kamis, 8 Desember 20232 lalu.
Kala itu, Muhammad Adil lantang menyebut Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berisikan iblis atau setan. Tak hanya itu, dia juga berencana menggugat Presiden Joko Widodo (Jokowi), mengancam akan mengangkat senjata hingga pindah negara.
Baca Juga: Diduga Maling Uang Rakyat Milyaran Rupiah, Bupati Meranti Akui Khilaf dan Minta Maaf
Berikut pernyataan lengkap Muhammad Adil dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah se-Indonesia digelar pada Kamis, 8 Desember 2022 lalu.
“Saya tadi memprotes sedikit pidato Pak Gubernur bahwa ada penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) di Provinsi Riau. Mungkin secara umum ada, tapi di daerah saya DBH-nya bukan malah menurun.
Minyak kami malah tambah banyak, bahkan hampir 8.000 barel per hari. Saya sudah melakukan berulang kali, sampai 3 kali menyurati Bu Menteri Keuangan untuk audiensi. Tapi alasannya Kementerian Keuangan mintanya malah online, online, online. Kalau dituntut untuk pendapatannya bertambah, untuk kami sudah bertambah cukup besar.
Baca Juga: Daftar Dugaan Kejahatan Bupati Meranti, Suap Auditor BPK hingga Raup Untung dari Dana Umrah