PIKIRAN RAKYAT - Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PAN Guspardi Gaus menyoroti kinerja Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) yang dinilai belum optimal. Menurutnya pembangunan IKN adalah sebagai pusat pemerintahan baru bagi negara Republik Indonesia, bukan sekedar membangun fisik saja atau seperti real estate.
"Ibu kota negara adalah milik seluruh rakyat Indonesia sehingga pembangunan IKN ini meliputi berbagai aspek dan multi dimensi yang harus dirancang dan diperhitungkan secara cermat dan komprehensif," ucap Guspardi kepada Wartawan, Senin 10 April 2023.
Dirinya menyadari, proses persiapan pembangunan IKN ini tidak sederhana. Masalah yang dihadapi sangat kompleks. Sampai saat ini ternyata belum semua jabatan di organisasi OIKN terisi sebagaimana mestinya. Seperti jabatan untuk direktur pertanahan.
"Seperti baru-baru ini warga yang lahannya terdampak Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) di Sepaku, Kalimantan Timur menuntut nilai ganti rugi yang ditawarkan tim penilai hanya berkisar Rp115.000 sampai Rp300.000 per meter Sementara, harga jual tanah di Sepaku sejak ada IKN sudah melonjak hingga Rp2 sampai 3 juta per meter," ujarnya.
Baca Juga: Oki Setiana Dewi Jawab Kabar Keretakan Rumah Tangga Ricis dan Teuku Ryan: Ya Allah
Untuk itu, Guspardi berpandangan perlu keseriusan manajemen agar segera mengisi jabatan dengan orang yang berkompeten dan profesional, baik untuk masalah pertanahan ataupun jabatan lainnya yang tidak kalah penting.
Sementara itu, kehadiran pihak swasta (professional) dalam manajemen OIKN dinilainya menjadi harapan yang akan memberikan efek positif di dalam manajemen OIKN.
"Bergabungnya para profesional dari pihak swasta yang menjadi bagian dari manajemen inti OIKN merupakan sumber daya manusia yang sudah sangat berpengalaman di bidangnya masing-masing, sehingga diharapkan akan dapat mempercepat pembangunan di IKN ini," ujar tutur Politisi PAN itu.***