PIKIRAN RAKYAT - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir buka suara mengenai kabar Muhammadiyah tidak dapat izin untuk melaksanakan Sholat Ied di Lapangan. Di Pekalongan, Jawa Tengah, izin untuk menggunakan Lapangan Mataram ditolak. Selain itu, di Sukabumi, Jawa Barat, izin untuk menggunakan Lapangan Merdeka juga ditolak pemerintah setempat.
Penolakan ini disebut-sebut karena perbedaan penetapan hari Idul Fitri 1444 H atau Lebaran 2023.
Sebagaimana diketahui, pemerintah dan Muhammadiyah kerap berbeda pendapat mengenai penentuan hari Lebaran.
Penolakan itu pun membuat gaduh. Haedar Nashir meminta negara hadir secara adil dan ihsan dalam memandang dan memberikan fasilitas jika terjadi perbedaan penetapan waktu Hari Raya Idulfitri 1444 H di Indonesia.
Baca Juga: Polemik Izin Sholat Ied Muhammadiyah, Wali Kota Sukabumi Bantah Soal Larangan
“Lebaran Idulfitri boleh berbeda, tetapi kita bisa bersama merayakan dan melaksanakannya. Kalau besok ada perbedaan itu adalah hal yang lumrah karena ini soal ijtihad, sampai nanti kita bersepakat ada kalender Islam global.” Kata Haedar, Minggu 16 April 2023 di UMS.
Guru Besar Sosiologi ini menegaskan, bahwa di tengah perbedaan tersebut negara harus hadir secara adil dan ihsan. Lebih-lebih dalam urusan keagamaan, jangan sampai terjadi rezimentasi agama di tubuh negara ini.
Pemkot Sukabumi dan Pekalongan Kini Beri Izin
Pemkot Pekalongan membantah telah menolak permohonan penyelenggaraan sholat ied Lebaran 2023 di lapangan pada 21 April 2023 yang diajukan oleh pengurus Masjid Al-Hikmah Podosugih. "Silakan umat Islam menjalankan shalat Id di lapangan manapun, kecuali di Lapangan Mataram," kata Wali Kota Pekalongan Afzan Arslan Djunaid di Pekalongan, Jumat, 14 April 2023.