PIKIRAN RAKYAT - Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mengatakan, Indonesia tidak pernah memiliki perjanjian kerja sama dengan Sudan terkait penempatan tenaga kerja. BP2MI mengimbau pekerja migran agar lebih berhati-hati saat memilih negara tujuan.
"Indonesia tidak pernah mengikat perjanjian penempatan (kerja PMI) ke negara konflik. Jadi, kalau PMI ke Sudan sudah pasti ilegal," ujar Kepala BP2MI Benny Ramdhani pada Jumat, 28 April 2023 dikutip Pikiran-rakyat.com dari Antara.
Benny menyinggung peran negara yang belum maksimum melindungi warganya karena masih ada pekerja migran Indonesia yang bekerja di Sudan.
Dia meminta negara bertanggung jawab dengan cara memastikan pencegahan, evakuasi, hingga pemulangan pekerja asal Indonesia di Sudan.
Baca Juga: KASN Sarankan Peneliti BRIN yang Ancam Muhammadiyah Diberi Sanksi Disiplin Berat
"Hukum tertinggi negara adalah keselamatan warga negaranya. Kita tidak boleh menyalahkan rakyat kita, negara yang salah karena tidak mampu melakukan proteksi. Kenapa negara gagal melakukan pencegahan?" ujarnya.
"Jadi negara sadar diri karena negara salah, mereka mengambil alih tanggung jawab pemulangan," ujarnya lagi.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi berkomitmen akan mengevakuasi 897 warga negara Indonesia dari Sudan. Prosesnya terbagi dalam beberapa tahap.
Tahap pertama, 385 WNI ikut dalam pemulangan melalui Jeddah, Arab Saudi. Detailnya, ratusan WNI terdiri atas 248 perempuan, 137 laki-laki, dan 43 anak-anak telah mendarat di Jakarta sekitar pukul 05.46 WIB dengan pesawat Garuda Indonesia GA 991.