PIKIRAN RAKYAT - Pernyataan yang diberikan oleh Kementerian Keuangan mengenai utang pemerintah dipertanyakan mantan sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu. Direktur Surat Utang Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Deni Ridwan berujar jika penghapusan subsidi jadi salah satu jalan supaya negara tidak berutang.
Pada beberapa waktu yang lalu, Mukhamad Misbakhun mengungkapkan jika utang pemerintah mencapai lebih dari Rp20 ribu triliun. Sementara itu, Deni Ridwan memberikan penjabaran lainnya.
Pada 2022, belanja negara nilainya Rp3.000 triliun, sedangkan defisitnya Rp464 triliun. Dari contoh tersebut, ia menyebutkan jika ada tambahan utang negara sebesar Rp464 triliun. Deni Ridwan menyebutkan, salah satu alokasi belanja negara dengan budget tersebut yaitu untuk subsidi energi.
Alokasi subsidi energi pada 2022 awalnya ditargetkan Rp150 triliun, kemudian dinaikkan menjadi Rp500 triliun. Dari data tersebut, Deni Ridwan menyebutkan ada cara yang mudah untuk tidak menambah utang yaitu dengan menghilangkan subsidi energi sebesar Rp500 triliun.
Baca Juga: Pendaftaran Calon Anggota KPU untuk 16 Kabupaten-Kota di Jawa Barat: Jadwal dan Tahapan Seleksi
"Jadi bisa saja tidak berutang, salah satunya dengan menghilangkan subsidi. Secara hitungan di atas kertas bisa, tapi praktiknya pasti luar biasa," kata Deni Ridwan.
Selain subsidi energi, ada juga alokasi lain yang menurut Deni bisa dikorbankan agar pemerintah tidak berutang yaitu di sektor kesehatan dan pendidikan. Dinilai olehnya, dengan penghapusan subsidi tersebut, negara tidak akan memiliki utang.
Sontak pernyataan tersebut membuat Said Didu bersuara. Ia mempertanyakan kebijakan yang dinilai mengorbankan rakyat padahal seharusnya untuk masyarakat.
"Ini pernyataan apa ? Uang rakyat itu untuk dinikmati rakyat," kata Said Didu dikutip Pikiran-Rakyat.com dari akun Twitter miliknya.***