PIKIRAN RAKYAT - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR, Indra Iskandar, buka suara soal permintaan DPR kepada Garuda Indonesia agar menyediakan 80 kursi business class untuk tim pengawas haji DPR ke Tanah Suci Mekah dalam rangka menjalankan tugas pengawasan tidak gratis melainkan dibayar penuh oleh Sekretariat DPR.
Indra Iskandar mengatakan, DPR sama sekali tidak meminta jatah kursi business class ke Garuda Indonesia.
“Jadi jangan salah paham karena ini bukan konteksnya minta-minta untuk kepentingan pribadi, tetapi kami memesan tiket untuk pemberangkatan tim pengawas haji dari DPR,” sebut Indra pada Jumat, 15 Juni 2023.
Dia menjelaskan, dalam menjalankan tugas pengawasan haji, DPR membentuk dua tim pengawasan yakni tim pengawasan persiapan haji dan tim pengawasan pelaksanaan haji. Sehingga, untuk mengakomodir tim yang terdiri dari anggota DPR beserta tim pendukung dari Sekretariat Jenderal DPR itu maka dibutuhkanlah 80 kursi business class.
"Karena sampai 3 hari lalu, kami belum mendapat gambaran yang pasti dari biro travel kami, maka saya teleponlah Dirut Garuda," ujarnya.
"Untuk meminta tolong agar bisa disediakan kebutuhan itu dan tentunya dibayar bukan gratis karena ini untuk kepentingan tugas negara dalam rangka pengawasan DPR yang anggarannya sudah disediakan,” ucapnya.
Di sisi lain, Indra mengatakan, dalam hal penyediaan fasilitas penerbangan untuk tim pengawas haji DPR, maskapai Garuda Indonesia menjadi pilihan utama dibandingkan maskapai asing.
Alasannya, Garuda adalah badan usaha milik negara (BUMN). Sehingga, ketika DPR memakai fasilitas itu, maka akan turut memberi pemasukan bagi BUMN.
Baca Juga: Prabowo Sering Dapat Titipan untuk Loloskan Calon Siswa Sespim Polri